PALEMBANG,HS – Banyak Permasalahan yang krusial timbul akibat dari dampak Peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi, bahkan saat ini efek yang sangat berdampak dari peralihan SMA/SMK ke Provinsi tersebut proses pembayaran gaji guru honor SMA/SMK yang sudah lima bulan belum dicairkan oleh Pemerintah Provinsi.

Mandeknya selama lima bulan pencairan gaji guru honor SMA/SMK di Kabupaten/Kota di Sumsel akhirnya mulai menemukan titik terang, Dinas Pendidikan Sumsel berjanji akhir Mei akan segera diselesaikan.

Kadisdik Provinsi Sumsel Dr. Widodo, M.Pd. mengatakan, berdasarkan dari data awal Dinas Pendidikan Sumsel ada 705 guru honor SMA/SMK kemudian setelah diverifikasi hanya 682 guru honor saja yang memenuhi persyaratan akan dicairkan gajinya.

“Ada 682 guru honor SMA/SMK saja akhir Mei nanti yang akan dicairkan gajinya selama lima bulan yang sempat terkendala pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi,” katanya.

Widodo mengungkapkan, selama verifikasi pihaknya banyak menemukan adanya guru honor SMA/SMK yang fiktif dan tidak memenuhi persyaratan untuk dicairkan gajinya.

“Contohnya di Muara Enim di data awal ada 10 guru honor SMA/SMK yang ada SK Bupati, tetapi setelah kami kroscek tidak ada guru-nya yang hanya ada SK saja,” paparnya.

Temuan lain, lanjut Widodo pihaknya juga menemukan ada guru honor yang tidak linier dari latar belakang pendidikan.

“Misalnya saja ada guru yang latar belakang pendidikannya pendidikan Agama tetapi mengajar PPKN tentu ini akan kami kaji lagi,” terangnya.

Widodo menambahkan, bagi guru yang tidak memiliki SK Kepala Daerah pihaknya akan menegaskan kepada pihak sekolah untuk membayar gaji guru honor tersebut menggunakan dana BOS dan PSG.

“Ini tidak bertentangan dengan aturan, kami harap sekolah tetap mencairkan gaji guru honor sekolah masing-masing,” katanya.

Terkait Merebaknya kabar terkait banyak guru honorer SMA di kabupaten/kota akan eksodus ke SMP, langsung direspon oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.

Meskipun belum menerima laporan secara resmi, namun pihak Disdik menganjurkan jangan sampai eksodus ini meluas. isu akan ada ancaman eksodus guru SMA/SMK ke SMP, Widodo membantah hal tersebut, menurutnya hal tersebut tidak benar.

“Kalau hanya satu atau dua guru saja yang pindah itu tidak bisa dikatakan eksodus,” katanya.

Menurutnya, kata-kata ekosodus itu sendiri cukup berlebihan. “Lagian saya juga sudah sampaikan Insya Allah sebelum Mei berakhir sudah ada jawaban atas hal itu (terkait honor belum dibayar-red,” ujarnya.

Ia mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah dan DPRD terkait pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK di Sumsel.

“Saya (Disdik Provinsi) butuh guru honorer, mana mungkin pihak Provinsi menelantarkan guru honorer, hanya saja kami belum bisa berbuat banyak,” ungkapnya..(HSN)