Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, H Alex Noerdin usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih.

Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, H Alex Noerdin usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih.

PALI, HS – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin memastikan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Bumi Serepat Serasan akan tetap digelar.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul adanya kabar jika DPD Partai Golkar di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berusia tiga tahun tersebut meniadakan Musda pada tahun 2016 ini. Alex Noerdin menyatakan hal ini usai melantik Ridho Yahya sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar, Kota Prabumulih, Minggu (16/10).

Dijelaskan Alex bahwa untuk kabupaten/kota yang belum menggelar musda maka dalam waktu dekat semuanya akan menggelar musda.

“Sudah ada jadwalnya, kalau tidak bulan ini dan bulan November, pastikan untuk menggelar musda. Untuk di Kabupaten PALI sendiri tetap akan dilaksanakan musda,” tegas orang nomor satu di Bumi Sriwijaya itu.

Terkait pemberitaan yang menyatakan di PALI tidak menggelar musda, Alex berjanji akan mengurus hal ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. “Akan kita urus itu ke pusat,” tuturnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPD Provinsi Sumsel, Irpanto bahwa pihaknya sudah membuat jadwal untuk menggelar musda di kabupaten/kota yang belum musda.

“Kita sudah jadwalkan, bulan Oktober dan bulan November. Untuk di PALI sendiri akan digelar pada tanggal 7 November mendatang. Kita akan konfirmasikan surat DPP yang menyatakan ditiadakannya Musda Golkar di Kabupaten PALI,” tutur Irpanto di tempat yang sama.

Irpanto juga menjelaskan, dalam administrasi organisasi partai seperti Golkar, mengirim surat ke DPP haruslah berjenjang dan tidak melangkahi DPD 1 Provinsi.

“Administrasi organisasi DPD Golkar itu jelas, DPD Kabupaten harus melalui DPD Provinsi kalau ingin menyurati ke DPP. Jadi dalam sistem administrasinya, harus disertakan surat dari DPD Provinsi baru kemudian kita tujukan ke DPP Golkar. Jadi tidak boleh melangkahi,” jelas Irpanto.

“Jika ada yang melakukan hal itu, maka akan kita beri sanksi tegas. Karena, itu sudah menyalahi sistem administrasi di Partai Golkar,” tegasnya.

Beda halnya disampaikan oleh Edi Soeprianto Oemar SH, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten PALI. Menurutnya, berdasarkan surat dari DPP nomor B-761/Golkar/X/2016 per tanggal 12 Oktober 2016 menyatakan pada poin tiga bahwa DPD Golkar Kabupaten PALI tidak perlu menyelenggarakan musda.

“Dan untuk kepengurusan DPD Golkar PALI berunjuk pada musda yang digelar pada 15 Oktober 2014 lalu dengan ketuanya saya sendiri. Dan ini berlaku hingga tahun 2019 mendatang,” jelas Edi seraya menunjukkan surat kepada awak media, Senin (17/10).

Dirinya mengajak untuk seluruh kader Partai Golkar di PALI untuk tetap solid dan menjaga konsolidasi partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Ada pro dan kontra itu biasa dalam dunia politik. Terlepas dari itu semua ayo sama-sama kita rapatkan barisan, jaga kekompakan dan marwah partai untuk membesarkan partai Golkar yang kita cintai,” ajaknya kepada seluruh kader Golkar Kabupaten PALI. (MAN)