PALEMBANG,HS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga kini menyatakan masih berlebih Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS di lingkungan Pemprov Sumsel sudah jauh dari ideal, sebab Sumsel memiliki sekitar 17 ribu pegawai untuk melayani masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel Muzakir mengatakan, total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di seluruh instansi Provinsi Sumsel mencapai 17 ribu. Jumlah tersebut sudah tergabung dengan jumlah guru SMA/SMK di Sumsel.

“Jadi untuk PNS guru saja mencapai 9.000 pegawai dan provinsi sekitar 8.000. Jumlah ini sudah berlebih dan cukup bagi Provinsi Sumsel,” ujar Muzakir saat ditemui, di Pemprov Sumsel, Selesa (11/9/2017).

Untuk lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumsel, Muzakir menegaskan tahun ini memang tidak menerima. Jadi wajar saja jika Sumsel tidak mendapatkan kuota, sebab Sumsel masih berlebih PNS dan tidak mengajukan formasi kebutuhan PNS.

Menurut dia, diperkirakan Pemprov Sumsel tidak menerima lowong CPNS sampai dengan 2020 mendatang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sampai tahun itu, saat ini Pemerintah masih kelebihan pegawai dan masih memungkinkan, serta tak perlu melakukan penerimaan PNS.

“Memang untuk melakukan penerimaan kita (Pemprov Sumsel-red) belum terlalu mendesak. Kita juga masih lebih dari cukup, sehingga masih bisa memperdayakan pegawai yang ada,” jelas dia.

Disinggung, jika para PNS di Sumsel berlebih tentunya ada penumpukan di kabupaten/kota dan pegawai tersebut harus siap dimutasi ke daerah lain yang membutuhkan, namun Muzakir menyatakan hal tersebut tidak terjadi. Bahkan, jumlah ini tersebar merata di setiap kabupaten/kota di Sumsel.

“Kalau penumpukan kita tidak ada, merata. Di setiap instansi juga sudah ideal, tak kekurangan, misalnya saja di BKD Sumsel butuh 100 pegawai, tapi kenyataannya hanya ada 97 orang dan jumlah ini masih ideal,” ungkapnya.

Mengenai sampai saat ini pemerintahan maupun instansi terkait masih banyak memanfaatkan honorer, sambung Muzakir, itu bukan karena adanya kekurangan PNS dan bukan Pemprov yang membuka lowongan tersebut.

“Jadi honorer itu bukan kita yang butuh, melainkan mereka itu yang numpang begawe. Artinya mereka yang datang dan membutuhkan pekerjaan, bukan Pemprov yang buka lowongan untuk honorer,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel H Joko Imam Sentosa menambahkan diperkirakan Pemprov Sumsel tidak menerima lowong CPNS sampai dengan 2020 sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat dan provinsi juga masih kelebihan pegawai.

“Saat ini pegawai PNS se-Indonesia itu 4,5 juta, ada 1 juta itu di kementerian dan non kementerian lembaga di pusat. Jadi ada 3,5 juta di 544 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jangan salah juga, pensiunan itu masih menjadi beban negara” ungkap Joko.

Joko juga mengungkapkan, dibuka atau tidaknya lowongan CPNS tergantung dengan Pemerintah Pusat. Terhitung sejak empat tahun terakhir Pemprov Sumsel tidak membuka lowongan.

“Sekarang pegawai di provinsi hanya berputar-putar, pindah sini pindah sana,” tegasnya (MDN)