gubernur sumsel H alex noerdin : foto (don)

PALEMBANG, HS – Rencananya Pemerintah Pusat akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), untuk memotong gaji para Apararur Sipil Negara (ASN) untuk zakat. Sebesar 2.5 persen.

Meskipun Peraturan Presiden tersebut nantinya tidak bersifat madatory (wajib).

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, sebaiknya ada kesadaran dari pribadi masing-masing untuk mengeluarkan zakat tanpa harus menunggi dipotong dari gaji.

“Tentu Pemprov Sumsel akan mendukung kebijakan tersebut,” pungkas Alex digriya agung Senin (5/2/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua IV Baznas Sumsel, Teguh Sobri menambahkan, potensi zakat yang dapat diperoleh dari Bumi Sriwijaya mencapai Rp 2,3 triliun. Hanya saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebelum adanya rencana aturan yang baru ini sebenarnya juga ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari kalangan Departemen, BUMN, Kepolisian, Kejaksaan, maupun TNI melalui Baznas,” tuturnya

Realisasi pengumpulan zakat dari seluruh tingkat Baznas kabupaten/kota yang ada di Sumsel mencapai sekitar Rp 40 miliar, sementara potensi yang bisa dikumpulan sendiri mencapai Rp 2,3 triliun.

Hanya saja, kata Teguh, jumlah tersebut bukan hanya dari ASN saja, melainkan juga dari pedagang, pengusaha perkebunan dan pertambangan, dan pihak-pihak swasta lainya.

“Sementara untuk pengumpulan zakat di tinggkat Sumsel saja besaranya mencapai sekitar Rp 2 miliar di tahun lalu,” katanya.

Oleh karenaya, Basnaz Sumsel mendukung dengan adanya wacana pemotongan zakat secara langsung dari gaji ASN. Artinya, apa yang dilakukan tersebut memperkuat aturan yang sudah ada sebelumnya.