Atasi Kemiskinan, Pemprov Sumsel Berkerjasama Dengan Australia
PALEMBANG, HS – Pemerintah Provinsi sumsel rencananya akan menggandeng Pemerintah Australia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di sumsel hal ini diungkapkan kepala sub direktorat pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dan kessos Bappenas RI. Woro Sri Hastuti saat berkunjung ke kantor Bepeda sumsel kamis (9/9),
“ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.Harus ada teroboson khusus untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia saat ini,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan dipilihnya Sumsel untuk mendapatkan program Kompak ini dikarenakan berdasarkan jumlah penduduk miskin, urutan Provinsi Sumsel berada di nomor 6 di Indonesia, sedangkan untuk presentasinya Provinsi Sumsel berada di nomor 11 di Indonesia. Dan kami memilih sumsel berdasarkan jumlah penduduknya,
“program Kompak ini sendiri baru ditahun 2016 ini dilakukan, namun beberapa daerah memang sudah diinisiasi apa saja yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan seperti di Aceh, Sulsel, Jatim, dan NTB. Namun, untuk inisiasi ini sendiri setiap daerah berbeda-beda sesuai kondisi daerah tersebut.
Dia juga berharap dengan adanya kerjasama ini, maka dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dimana setiap tahunnya rata-rata hanya 0,5 persen secara nasional. “Jadi kalau penurunan angka kemiskinan di Sumsel dapat mencapi 1 persen per tahunnya itu sangat luar biasa,” terangnya.
Sementara itu Kepala Bapeda Sumsel ,Ekowati Retnaningsih Mengatakan,Nantinya bantuan Australia ini bukan berbentuk uang melainkan program yang bernama KOMPAK atau sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar.
“Kerjasama ini merupakan tahun pertama dilakukan di Sumsel. Untuk di Sumsel sendiri ada 6 daerah yang ajukan untuk mendapatkan program tersebut yakni Kota Palembang, OKI, Muara Enim dan PALI, Musi Banyuasi (Muba), Musirawas + Musirawas utara, serta Banyuasin. Pasalnya, didaerah tersebut tingkat kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Sumsel.” ujarnya.
Lanjutnya. Saat ini kerjasama ini masih dalam tahap penjajakan, apa saja yang dilakukan agar mempunyai gambaran yang sama dan tidak keluar dari pelayanan dasar serta meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut,
kerjasama ini sendiri dikomandoi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI sedangkan Bappeda Sumsel sebagai coordinator dalam kerjasama ini. Diharapkan pada tahun 2017 pelaksanaan program ini sudah mulai dilakukan,” tutupnya.(MDN)
