Pertemuan persiapan audit anggaran APBD Muaraenim tahun 2016.

Pertemuan persiapan audit anggaran APBD Muaraenim tahun 2016.

MUARAENIM, HS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Kabupaten Muaraenim untuk menyiapkan data hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan. Ketua Tim Audit BPK, Agus Santoro menyatakan data-data tersebut harus dilengkapi pada saat dilakukan audit nantinya.

“Permasalahan dana dipotong pusat, pasti ada tunggakan hutangnya kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan. Kami minta tolong ketersediaan dalam penyampaian data pada tim kami  Kalau datanya  tidak lengkap maka akibatnya datanya berbeda. Karena kesimpulan hasil audit yang kami lakukan berdasarkan data,” kata Agus pada pertemuan persiapan audit anggaran APBD Muaraenim tahun 2016, Diruang Bapeda pemkab muaraenim Rabu (2/11).

Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala BPKAD Muaraenim, Armeli Mendri dan dihadiri oleh Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman SH. Kemudian dihadiri seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Muaraenim.

Menurut Agus Santor, dalam pelaksanaan audit tersebut, pihaknya juga akan menyampaikan apa-apa yang menjadi temuan dalam pelaksanaan audit. “Temuan itu kita sampaikan agar tidak terjadi miss communication. Karena kalau sudah jadi LHP, temuan itu tidak bisa lagi berubah,” jelas Agus.

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan penggunaan anggaran diantaranya belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) lebih rumit. Marwahnya LK tersebut ada di SKPD selaku penanggung jawab dan pengguna anggaran.

Dia juga mengungkapkan, pemeriksaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) agak rumit. Karena dana tersebut tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke sekolah masing masing.

Agus mengatakan saat ini masih ada beberapa aset Pemkab Muaraenim yang bermasalah. “Saya membaca laporan keuangan Muaraenim ada beberapa aset masih ada masalah,” jelasnya. Dia meminta agar data data yang disampaikan benar benar valid, karena audit yang dilakukan berbasis data.

“Makanya data harus valid, kalau setengah-setengah hasil kesimpulan kita akan berbeda, karena kita mengaudit berdasarkan data. Baik data pengelolaan keuangan maupun data kegiatan fisik,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar di hadapan para SKPD mengatakan, audit yang dilakukan merupakan kegiatan rutin tahunan. “Alhamdulilah kita sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Keberhasilan ini harus kita jadikan pendorong untuk melakukan perbaikan administrasi pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Bupati juga meminta, agar dalam kegiatan audit APBD 2016 ini, para SKPD dapat menyajikan data pengelolaan keuangan maupun data fisik yang valid. Sehingga pelaksanaan audit kali ini dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama ini.

“Kegiatan audit ini dijadwalkan selama 30 hari, saya intruksikan agar SKPD bekerjasama dengan tim BPK dalam penyajian data,” jelasnya.

Jangan sampai, lanjutnya, tim BPK datang, SKPD tidak berada di tempat. Bupati juga mengingatkan para SKPD agar senantiasa tertib administrasi untuk mempermudah laporan keuangan. (EDW)