PALEMBANG,HS – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mencatat sedikitnya ada sebanyak lima Pemerintahan di Sumsel yang terindikasi telah terjadi kerugian negara/daerah.
Hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 28 Mei 2019 lalu.
“Atas Temuan Pemeriksaan BPK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 kali ini, BAP DPD RI melakukan pemantauan hasil pemeriksaan BPK terhadap lima entitas yang berindikasi kerugian negara/daerah yang terbesar,” kata Ketua BAP DPD RI, Drs Abdul Gafar Usman MM di sela Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI bersama Pemprov Sumsel atas Tindak Lanjut Ikthisat Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (15/7/2019).
Dikatakan, enam Pemerintahan yang terindikasi terjadi kerugian negara tersebut yakni diantaranya Pemprov Sumsel, Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Muara Enim, Pemkab Banyuasin dan Pemkab Ogan Ilir
“Dalam pertemuan ini kami dari BAP DPD RI meminta supaya temuan BPK yang sudah terindikasi merugikan negara sudah dikembalikan secara resmi bisa dipertanggung jawabkan, kemudian yang belum ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan, dan kami juga ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dan apa yang bisa kami fasilitasi,” ujarnya.
Dikatakan, DPD RI merupakan lembaga representasi daerah yang memiliki peran signifikan dalam mengadvokasi dan mengagregasi kepentingan daerah di tingkat pusat.
“Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI, salah satu fungsi utamanya yaitu melakukan penelaahan dan menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam kesempatan tersebut menuturkan, saat ini pihaknya terus melakukan tindak lanjut sampai dengan tuntas.
“Ada pula kesulitan yang kami hadapi. Ya, misalnya kaitan dengan pihak ketiga,” bebernya.
Ia menambahkan, dengan kehadiran BAP DPD RI setidaknya akan menjadi pressure atau tekanan untuk menyelesaikan hasil temuan BPK RI tersebut.
“Saat ini sudah 68 persen ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat semuanya akan kami selesaikan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir rombongan BAP DPD RI diantaranya Asmawati SE MM, senator asal Sumatera Selatan, sebagai tuan rumah, Abdurrahman Abubakar Lc senator asal Gorontalo, Prof Dr John Pieris SH MS senator dari Maluku, Nofi Chandra SE senator asal Sumatera Barat, Riri Damayanti John Latief SPsi senator asal Bengkulu, dan Drs HA Hudarni Rani SH senator asal Kepulauan Bangka Belitung.
