PALEMBANG,HS – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel dan Badan Pendapatan Daerah Sumsel belum lama ini menyisir perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banyuasin. Dari hasil itu, ternyata masih banyak perusahaan yang ditemukan melanggar,

Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel Riki Junaidi menjelaskan, terakhir penyisiran dilakukan pihaknya pada awal Agustus di Kabupaten Banyuasin. Dalam pergerakan ini, tim mendatangi sedikitnya 7 perusahaan dan hasilnya masih banyak yang melakukan pelanggaran,

“Kita datangi 7 perusahaan di Banyuasin dan rata-rata masih banyak ditemukan pelanggaran,” ujar Riki, Minggu (3/9/2017),

Menurutnya, Pelanggaran yang ditemukan rata-rata masalah belum membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan banyak juga alat berat yang didapati belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Alat Berat kepada Pemerintah Provinsi  Sumsel,

“Selain itu, ada juga beberapa pelanggaran lainnya seperti pemanfaatan air permukaan yang belum bayar pajak dan belum ada izin. Pajak yang nunggak sekitar Rp500 juta,” jelasnya

Lanjutnya, temuan perusahaan tersebut yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak ada. Meski begitu, perusahaan yang telah didatangi langsung dilakukan BAP di lapangan dan diberikan surat pernyataan serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),

Ia menambahkan, dari perusahaan yang didatangi pihaknya ini kebanyakan beralasan tak mengetahui adanya aturan Peraturan Daerah (Perda) untuk wajib membayar pajak dan ada juga perusahaan yang masih menunggu keputusan karena itu belum sah,

Namun, masih dilanjutkan dia, setelah diberikan penjelasan kepada perusahaan yang melanggar akhirnya mereka mengerti dan ingin menaati Perda tersebut dengan siap membayar pajak,

“Setelah ini kita akan rapatkan kembali dengan Bapenda Sumsel. Jika perusahaan yang melanggar masih enggan membayar pajak terutama PKB, sesuai dengan aturan Perda jika tetap tidak dibayar maka akan diberika sanksi administrasi serta pidana,” tegasnya (MDN)