PALEMBANG, – Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan memanggil jajaran managemen PT Pusri Palembang. Pemanggilan ini terkait pencemaran bau amonia yang terjadi pekan lalu.
Kepala Bidang Gakkum DLH dan Pertanahan Pemprov Sumsel, Andi mengatakan, pihaknya pada Minggu (5/11) kemarin sudah menerjunkan tim kelapangan guna memeriksa laporan masyarakat menenai dugaan pencemaran bau amonia yang terjadi.
“Kami sudah memanggil managemen Pusri agar dapat memberikan penjelasan kronologis kejadian, serta mengenai standar-standar emergency yang ada di Pusri,” katanya.
Terkait hasil investigasi tim dilapangan, pihaknya mendapatkan keterangan dari ketua RT 12, Kelurahan 1 Ilir bahwa dibenarkan saat Kamis malam terjadi paparan berupa bau uap amonia yang menyebabkan warga muntah-muntah dan mata terasa perih.
Lalu, tercatat ada 27 warga harus dibawa ke RS Pusri untuk mendapatkan perawatan medis, dan selanjutnya dipersilahkan pulang. Pihak Pusri juga sudah membuka posko pengobatan gratis di lokasi kejadian sampai dengan tanggal 6 November kemarin.
“Saat ini sumber paparan dari uap amonia tersebut sudah normal, kita juga Pusri segera memberikan keterangan dalam waktu satu atau dua hari ini,” pungkasnya
Dia menjelaskan, dugaan sementara terjadi veting uap amonia atau istilahnya popping pada saat penghidupan kembali pabrik dari sebelumnya dimatikan.
“Dengan kata lain terjadi saat startup, akibat adanya tekanan lebih. Itu merupakan bagian dari sistem kendali pabrik untuk menghindari dampak yang lebih parah,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan sebelum ada penjelasan kronologis dari managemen Pusri. Sebab, kalau berdasarkan sistem operasi tidak ada yang salah mengingat sistem tersebut sifatnya otomatis untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal.
“Hanya saja untuk sementara saran ke pihak Pusri jika ada rencana startup sebaiknya menugaskan personil dilokasi yang jika terjadi kemungkinan terburuk terdampak, sehingga langkah antisipasi bisa lebih dini dilakukan,” jelasnya