Jpeg

Ketua IDI Sumsel, Dr Rizal Sanif SpOG, Rabu sore (26/10)

PALEMBANG,HS – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel persilakan Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) lakukan penyidikan lebih lanjut terkait adanya kongkalikong antara perusahaan farmasi dengan oknum dokter di Palembang, Sumsel yang nilainya cukup fantastis, yakni Rp600 miliar.

“Itu baru omongan dari ketua KPK saja, namun belum ada bukti jelas kerkait permasalahan tersebut, sehingga kita persilakan KPK untuk mencari bukti itu,” ujar Ketua IDI Sumsel, Dr Rizal Sanif SpOG, Rabu sore (26/10).

Dikatakan, IDI sumsel tegaskan tidak akan menutupi bila itu memang terjadi dan memiliki bukti yang sangat jelas, sehingga pemberitaan yang hangat-hangat tersebut bisa terselesaikan.

“Kita pastikan kalau itu memang ada kita akan membantu KPK dan kita persilakan KPK untuk memberikan sanksi tegas atau hukaman yang berlaku,” paparnya.

Dirinya menuturkan, permasalahan mahalnya obat bukan dipengarahui dokter tapi di pengaruhi oleh bahan baku obat yang langsung dari luar. Sebab pemerintah belum fokus untuk berinvestasi terhadap riset atau pembuatan obat yang ada di Indonesia.

“Kita mengiginkan pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap investasi terhadap riset atau pembuatan obat di Indonesia, sehingga tidak akan mengimpor dari luar lagi bahan-bahannya,” paparnya.

Lanjutnya, KPK harus memastikan pemberitaan yang diberikan tersebut memang benar dan ada buktinya, pasalnya kejadian ini sama seperti yang terjadi di Semarang namun tidak terbukti kebenarannya.

“Kita sesalkan pemberitaan tersebut menyudutkan kita karena menurut mereka obat mahal karena dokter tapi kita tegaskan itu salah dan tidak benar,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, permasalahan ini ada titik terang dan untuk obat sendiri pihaknya harapkan adanya perhatian terhadap pemerintah dengan melihat sendiri tentang bahan-bahan obat tersebut, sehingga pemerintah tahu kondisi yang sedang terjadi dan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut.(SNI)