Ilustrasi.

Ilustrasi.

OKI, HS – Pasca ditetapkannya Perda Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru secara otomatis akan terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab OKI. Tak ayal kondisi ini membuat sejumlah pejabat pun mulai kasak-kusuk.

Isu yang beredar tak sedikit pejabat yang berusaha melakukan lobi untuk mengisi jabatan tertentu ataupun mempertahankan posisinya saat ini.

Sejumlah pejabat yang sempat dibincangi wartawan terkait rencana mutasi besar-besaran tersebut memiliki bermacam tanggapan ada pejabat yang merasa Pede akan dipertahankan di posisinya dan ada juga yang harap-harap cemas.

“Saya yakin akan tetap dipertahankan akan tetapi semua keputusan ada di tangan Bupati,” ujar salah satu pejabat.

Menurut pejabat tersebut, mutasi di lingkungan pemerintahan adalah hal yang biasa dan siapa orangnya hanya Bupati yang mengetahui. ” Yang jelas saya tetap optimis siapapun orang yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan struktural pasti memiliki kemampuan dan kecakapan,” jelasnya.

Berbeda halnya dengan pejabat lainnya yang mengaku pasrah dengan keputusan bupati nantinya. “Dengar-dengar ada orang yang akan mengambil posisi saya tapi saya juga tidak ambil pusing karena dua tahun lagi saya pensiun, kalaupun memang diganti ya tidak masalah sebab itu kebijakan Bupati,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD OKI, Rohmat Kurniawan mengatakan, dengan disahkannya OPD baru otomatis pejabatnya juga baru karena ada dinas yang dilebur dan ada juga yang ditambah akan tetapi dirinya berharap Bupati bisa bersikap objektif dalam menempatkan pejabat yang didasarkan pada keahlian, profesionalisme, dan kompetensinya masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD OKI, Listiadi Martin melalui Ibnu Hajar mengatakan, kalau ada pejabat yang kasak-kusuk takut kehilangan jabatannya itu merupakan hal yang manusiawi. ”Kalau ada pejabat yang panik jelang mutasi itu hal yang manusiawi,” ujar Hajar.

Untuk diketahui SKPD Baru tersebut diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh. Dinas Kebakaran yang tergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja, yang sebelumnya berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). Kemudian Dinas Perdagangan yang sebelumnya berada di bawah Disperidagkop.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sebelumnya berada di bawah Dishubkominfo. Dinas Kearsipan, dinas Perpustakaan, Dinas statistik dan persandian, Badan Penelitian dan Pengembangan. Lalu Badan Pendapatan daerah yang sebelumnya berada di bawak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu juga ada dinas yang dirampikan, dengan urusan masing-masing sesuai beban tugas yang ada. Beberapa SKPD juga dirampingkan, Seperti Dinas PUCK dan Dinas PUBM yang dilebur menjadi satu yakni Dinas PU dan Penataan Ruang.

Kemudian Dinas Peternakan melebur menjadi satu ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda OKI melebur ke Dinas Sosial. (TOM)