PALEMBANG,HS – Defisit pembiayaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus terjadi setiap tahun. Hal ini dinilai karena buruknya sistem pembiayaan yang telah ditetapkan.

Anggota DPR- RI Komisi IX, Okky Asokawati mengatakan sistem pembiayaan buruk ini terjadi baik di rumah sakit pemerintah dan juga swasta. Hal ini dikarenakan INA – CBGs atau paket penyakit yang dibuat Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai acuan dasar RS menagih BPJS tidak sesuai dengan pembiayaan faktual di RS.

Seperti contoh, pada operasi cesar. Dimana tagihan RS lebih besar dibandingkan pembiayaan yang telah ditetapkan BPJS. Sehingga masyarakat harus membayar sisa yang telah ditetapkan BPJS. Sedangkan untuk penyakit Malaria pembiayaan BPJS lebih besar dibandingkan pelayanan yang diberikan RS kepada pasien.

Artinya ada ketidak sinkronan antara penyakit di RS dengan pengelompokan biaya yang dibuat Kemenkes.

“Ketimpangan ini harus segera diselesaikan agar defisit dapat diatasi,” katanya usai Kunker di RSMH Palembang, Jumat (8/12).

Ia mempertanyakan bagaimana bagian Kemenkes dalam menetapkan pembiayaan ini, apakah memikirkan klasifikasi antara RS Pemerintah dan juga RS Swasta. Jika ini dipikirkan tentunya ketimpangan dapat diselesaikan.

Selain itu, perlu juga ada tim audit pada rumah sakit untuk memantau pembiayaan dan juga sistem informasi juga harus baik.

“Yang menjadi PR besar BPJS juga yakni masih banyak BUMN dan BUMD yang belum mendaftarkan diri padahal mereka diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS, ini harus digenjot,” ujarnya.

Kedepan pemerintah juga akan mengeluarkan Perpres yang memberikan payung hukum kepada Kemenkes, RS dan lain sebagainya untuk mengatasi persoalan ini.

Terkait dengan delapan penyakit kronis yang tidak ditangani BPJS. Sambung Okky, pihaknya sudah meminta untuk BPJS menangani kembali penyakit tersebut. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam jumlah besar.

“Fungsi asuransi kesehatan itu untuk mengobati sakit keras. Jika delapan penyakit tersebut tidak diobati maka fungsi ini tidak berjalan. Karena itu, kami minta BPJS untuk menanganinya kembali,” tutupnya.