Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal OKI, Drs H Alamsyah MSi.

Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal OKI, Drs H Alamsyah MSi.

OKI, HS – Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membukukan hingga akhir Oktober berhasil merealisasikan dua jenis retribusi yakni retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi izin gangguan (HO) sebesar Rp2.014.506.556 atau sekitar 88,15 % dari target ditetapkan tahun 2016 sebesar Rp2.285.258.182. Pencapaian itu mengindikasikan tingginya kesadaran masyarakat dalam membuat izin yang diperlukan.

“Alhamdulillah pencapaian retribusi hingga Oktober 2016 sudah mencapai 88%. Berarti ada sisa sekitar Rp270.751.628. Kami optimistis target retribusi dapat tercapai,” kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal OKI, Drs H Alamsyah, MSi didampingi Sekretaris Badan, Hilwen SH MSi.

Menurut dia, target retribusi daerah di tahun 2016 ini cenderung meningkat sebesar Rp400juta, khusus untuk IMB jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 ini, ditargetkan retribusi IMB sebesar Rp1,5miliar dan terealisir hampir 60%. Target IMB ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,1miliar. Sedangkan untuk retribusi izin gangguan atau HO ditarget Rp785.258.182 dan hingga akhir Oktober telah terealisasi sebesar Rp1.151.603.929 atau sekitar 146,65 %. Artinya over target sebesar Rp366.345.747,” jelasnya.

“Memang kalau dilihat dari pencapaian pada retribusi IMB baru tercapai setengahnya dari target yang ditetapkan. Tetapi hal ini ditutupi dengan pencapaian yang didapat dari realisasi retribusi izin gangguan yang telah over target,” tuturnya.

Dia menjelaskan retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,” katanya. (TOM)