PALEMBANG,HS – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel pada tahun 2017 yakni 74,04 mengalami penurunan 6,91 poin dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 80,95 poin.
Hal ini disebabkan dari tingkat capaian yang diukur berdasarkann pelaksanaan dan perkembangan Tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hal-hak politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga demokrasi (Instution of Democracy).
Kepala Bidang Statistik Sosial, Drs Timbul P Silitonga mengatakan, pihaknya mengukur IDI mengalami penurunan tersebut dari kasus yang terjadi yang dimuat oleh salah satu media surat kabar di Palembang, Sumsel dari 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017.
“Kita ukur dari surat kabar satu tahun ke bawah dan dikelompokan ada 28 yang terbagi dari 11 variabel dan 3 aspek. Di tingkat demokrasi di Sumsel pada kategori sedang sedangkan sebelumnya sudah baik. Itu semua disebabkan oleh kejadian-kejadian yang bertentangan demokrasi di sumsel,” kata Timbul, Rabu (15/7).
Timbul menjelaskan, pihaknya mencatat demokrasi dengan kekerasan pada 2016 ada Lima kejadian yang tercatat di surat kabar tersebut yang berarti ada ketidakpuasan dari masyarakat misalnya dalam hal pembangunan.
Dirinya memberikan contoh seperti halnya warga yang memblokir jalan karena kondisi jalan sudah rusak dan berdebu yang tidak kunjung diperbaiki itu sudah termasuk ke dalam kategori demokrasi dengan kekerasan. “Itu yang mengakibatkan meningkat indeks indikatornya itu menjadi turun,” ujarnya.
Lebih jauh diungkapkan, pihaknya juga akan mengukur IDI dalam pergelaran Pilkada 2019 nanti. Namun, hanya pilkada Legislatif saja dan tidak mengukur Pilkada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 nanti.
“Kita nanti juga akan mengukur IDI di dalam Pilkada Legislatif saja tetatpi untuk Pilpres itu tidak. Indikator indeks IDI itu bisa naik tergantung apakah demokrasi nantinya bisa berjalan baik dan sukses. Maka indikator indeks IDI bisa naik,” tutupnya