PALEMBANG,HS – Dalam sidang rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digelar KPU Palembang, Rabu (4/7/2018) Pasangan Calon (Paslon) Pilkada kota Palembang Tim Nomor urut 2 Sarimuda – Abdul Rozak (Sadar) memutuskan Walk Out (WO).  Tim sadar memilih WO karena terindikasi banyak kecurangan dan cacat hukum dalam Pilkada 27 Juni 2018.

Juru Bicara Tim Sadar, Dr Kuatno mengatakan, pihaknya menolak dan membatalkan hasil Pilkada Palembang tanggal 27 Juni.

“Kami meminta KPU Palembang agar melaksanakan Pilkada Ulang Kota Palembang,” kata Kuatno, Rabu (4/7/2018).

Ia menjelaskan, dari penetapan DPS, DPS-HP, DPT tanggal 19 Mei 2018, DPT-HP, masih terdapat 278.132 pemilih ganda. KPU Palembang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Palembang. “Ini banyak kecurangan dan cacat hukum,” ujarnya.

Pemilih ganda sebanyak 278.132 mengakibatkan banyak warga Palembang yang tidak masuk dalam DPT. Mata pilih yang sesungguhnya berdasarkan data KPU Kota Palembang berjumlah 1.113.249 dikurangi pemilih ganda 278.132, terdapat selisih 835.117.

“Hal ini sungguh tidak masuk akal, karena mata pilih pada Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2018 jauh lebih kecil dari Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2013 sebesar 1.121.680,” ungkapnya.

Sisa surat suara sebanyak 278.132, ditambah 2,5% sisa surat suara, harusnya dimusnahkan sebelum pencoblosan dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon.  “Dengan tidak dimusnahkannya surat suara sebanyak 278.132, terjadi pemanfaatan terhadap data pemilih ganda,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, C1-KWK yang kami terima tidak berhologram dan sebagian besar tidak asli atau hanya fotocopy, mengakibatkan rentannya indikasi pemalsuan C1-KWK oleh Penyelenggara Pilkada Palembang.  Terdapat kotak suara yang di dalamnya, tidak terdapat C1-Plano dan atau tidak terdapat C1-KWK, sehingga tidak bisa dicocokkan antara C1-Plano dan C1KWK yang dipegang oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon.

“Banyak didapati terdapat Kotak suara yang tidak disegel dan kotak suara yang sudah dalam keadaan terbuka (tidak ada kunci/gembok). Ada kotak suara yang di bawa dan dibuka di luar tempat penyelenggaraan tanpa dihadiri oleh saksi Paslon,” katanya.

Kuatno menambahkan, adanya penukaran kotak suara di PPK yang dilakukan oleh salah satu Timses Pasangan Calon, secara leluasa tanpa adanya pengawasan dari  penyelenggara Pilkada tingkat Kecamatan (PPK, Panwascam dan Aparat Keamanan).  “Banyaknya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi, Pihak Penyelenggara diduga melakukan Pembiaran dan memberi kesempatan terjadinya kecurangan,” tutupnya