Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial secara dini di Kabupaten Muaraenim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) telah menggelar rapat antar pimpinan FKPD di aula Bappeda Muaraenim. Selanjutnya dilakukan pengarahan kepada ratusan Bhabinkamtibmas dari Polres Muaraenim dan Babin dari Kodim 0404 Muaraenim di Aula Bappeda Muaraenim.

Acara ini dihadiri oleh Wabup Muaraenim H Nurul Aman SH, Kapolres Muaraenim AKBP Hendra Gunawan dan Dandim 0404 Muaraenim Letkol Inf Djamaludin.

Wabup Muaraenim Nurul Aman  mengatakan, dengan dikeluarkannya UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14, maka salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Nurul Aman menjelaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tentu semua orang tidak menginginkan adanya konflik, termasuk konflik sosial. Konflik sosial bisa ditimbulkan oleh suatu bencana baik bencana alam maupun ulah manusia sperti bentrokan antar warga, antar suku, agama dan lain-lain.

“Untuk pencegahan konflik ke depan harus mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara dini, meredam bentrok dan lain-lain. Selain itu juga membentuk forum-forum kewaspadaan dini masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, tentu peran Babinkamtibmas dan Babinsa dengan terus berkoordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda, akan bisa mencegah hal tersebut secara dini,” jelasnya Kamis (4/8/2016).

Beberapa tantangan, saat ini, lanjut Nurul, adalah masyarakat masih menggunakan pola membakar secara turun temurun untuk bercocok tanam. Kemudian masalah tapal batas yang sampai saat ini belum selesai secara permanen. Sebab semenjak ia menjabat sebagai Wabup Muaraenim selama enam tahun, permasalahan tapal batas tidak kunjung selesai oleh Provinsi Sumsel, sehingga terkesan terkatung-katung.

“Padahal jika mempunyai niat untuk menyelesaikan tentu bisa cepat diselesaikan. Ini malah, Pemprov Sumsel melemparkan penyelesaian ini, ke pemerintah pusat. Kita berharap jangan sampai kejadian di Tanjung Balai, terjadi di Sumsel terutama di Muaraenim dan PALI,” ujar Nurul Aman.

Dandim 0404 Muaraenim Letkol Inf Djamaludin, telah meminta kepada pihak terkait untuk membuat gapura di pintu masuk perbatasan masing-masing Kabupaten/Kota sehingga bisa mengingatkan pihak Provinsi lebih konsen dan serius untuk secepatnya menyelesaikan masalah tapal batas.

“Kemudian masalah konflik sosial, petugas Bhabinkamtibmas untuk lebih peka, dan jika ada permasalahan konflik untuk secepatnya menyampaikan permasalahan guna dicarikan solusi,” tegasnua.

Untuk pembakaran hutan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan tim pemburu pembakar lahan, sebab selama ini, pihaknya merasa sering dikerjai oknum yang melakukan pembakaran hutan.

Dandim meminta kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk terus mensosialisasikan untuk tidak lagi melakukan pembakaran hutan.

Sementara, Kapolres Muaraenim AKBP Hendra Gunawan menjelaskan bahwa kegiatan ini, tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari akar permasalahan dan solusi penyelesaian konflik secara dini. Menurutnya,  sebagai ujung tombak, peran Bhabinkamtibmas dan Babin serta intel sangat penting. Ke depan, sekecil apa pun permasalahan anggota bisa secepat mungkin melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan sehingga jika timbul permasalahan bisa cepat diatasi atau dicarikan solusinya.

“Saya minta kemampuan intel ditingkatkan, jangan sampai wartawan nanya ke saya, ternyata saya belum tahu informasinya,” tegas Kapolres. (Edward)