PALEMBANG,HS – Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) dalam waktu dekat bakal melepas “jaket” dan bertransformsi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal iti seiring diusulkanya perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan bentuk badan hukun Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang dari Pemrov Sumsel kepada DPRD.

Direktur Utama PDPDE, A Yaniarsyah Hasan mengatakan, perubahan status badan hukum tersebut juga sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan perusahaan daerah berstatus badan hukum perseroan. “Hal ini juga dalam rangka menyiapkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis kedepan,” katanya

Dia menjelaskan, dengan berbalut PT, maka akan lebih memudahkan perusahaan dalam bisnis internasional. Sebab uUU PT lebih memberikan kepastian hukum bagi perusahaan jika dibandingkan dengan yang berbadan hukum Perusda. Dengan kata lain lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum dari sisi internal manejemen/pegawai. “Lalu dapat pula meningkatkan kepercayaan dari sisi mitra kerjasama. Sehingga hal ini akan memudahkan manejemen dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain,” katanya. Kedepan PDPDE dapat berkembang menjadi perusahaan energi, infrastruktur, dan utilities.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, pengajuan Raperda perubahan status PDPDE tersebut seiring dengan pengajuan 5 Raperda lainya. Yakni Raperda perubahan program sekolah gratis, retribusi jasa usaha, dan pengelolaan barang milik pemerintah Provinsi Sumsel.

Kemudian dilanjutkan Raperda mengenai fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi di kawasan Ekonomi Khusus TAA. Serta mengrnai tugas belajar dan bea siswa. ” Sehubungan dengan Asian Games, kita perlu melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, menggerakkan perekonomian daerah antara lain dengan meningkatkan efektifitas kegiatan usaha BUMD, mempersiapkan paket kebijakan regulasi guna mendukung percepatan penyelenggaraan operasional KEK TAA dan mengoptimalkan objek-objek penerimaan daerah sesuai kewenangan Pemprov Sumsel,” katanya.

Menurut Alex, Perda merupakan aturan hukum yang paling dekat dan palong bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal itu tak lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.