PALEMBANG,HS – Terkait kebijakan berdasarkan keppres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan PMK 128 tahun 2018 tentang kebijakan pajak rokok, membuat Badan Pendapan Daerah (Bapenda) Sumsel cukup memberatkan karna Sumsel saat ini masih defesit anggaran.

Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah (Bappenda) Sumsel, Neng Muhaibah mengatakan, kebijakan ini berdasar kan Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PMK 128 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Pajak Rokok. Dimana pada kebijakan tersebut adanya sharing pajak rokok dari kabupaten kota untuk pembayaran JKN sebesar 37,5 persen.

Menurutnya, mekanisme pajak rokok di Sumsel berdasarkan self assessment (dipungut sendiri) setelah dianggarkan dan direncanakan. Namun pihaknya belum tahun berapa yang akan dipotong untuk JKN.

“Setelah dipotong baru ketahuan besarannya,” ujarnya jumat (12/10/2018).

Diakuinya, kebijakan tersebut cukup memberatkan. Pasalnya, saat ini anggaran provinsi defisit dan alokasi cukup besar. Apalagi pemotongan ini dilakukan pada anggaran Tw III dan TW IV. “Kami sebenernya meminta agar kebijakan ini dilakukan pada awal tahun atau pada APBD Induk 2019  sehingga kami bisa menyiapkan skenario anggaran yang lebih baik, namun pemerintah memutuskan TW Iii dan TW IV sedangkan anggaran nya sudah dibahas dan disetujui Kemendagri.

Ia mengungkapkan, pihaknya belum tahu berapa dana untuk pajal rokok ini sebab harus menunggu setelah dipotong dan adanya pemberitahuan.

Namun target pajak rokok sekitar Rp 493 miliar per tahun. Jika di bagi empat (triwulan) maka sekitar Rp 123 miliar.

“nah, dari total Rp 123 miliar ini dipotong 37,5 miliar, sekitar itulah dana yang akan di potong untuk pajak rokok,” tuturnya

Ia mengungkapkan, untuk mengatasi defisit ini yang dilakukan pihaknya memaksimalkan empat pajak daerah lainnya. Sejauh ini untuk target pajak sudah over tsrget. Sedangkan untuk target PKB dan BBNKB sudah mencapai 86 persen.

“Ini akan terus dikejar untuk mengejar defisit anggaran,” tutupnya