PALEMBANG,HS – Diduga Pernah Terlibat politik praktis sebagai saksi dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2018 lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Sidang digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang, Senin (4/3). Ketua Majelis Sidang, Prof Muhammad mengatakan ketua KPU Palembang dituduh belum selesai berafiliasi dengan partai politik.

Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, dimana calon atau anggota penyelenggara pemilu tidak boleh berafiliasi paling tidak lima tahun sebelumnya dari kegiatan partai politik (Parpol).

Karena itu, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap ketua KPU Palembang ini dengan tuduhan tersebut.

“Dari pengaduan bahwa ketua KPU ini pernah menjadi saksi dalam sebuah rekapitulai pemilihan gubernur Sumsel,” katanya saat ditemui, Senin (4/3/2019).

Menurutnya, Saat ini pihaknya telah mendengarkan keterangan dari ketua KPU Palembang. Nantinya akan dilakukan sidang pleno untuk menentukan apakah melanggar kode etik atau tidak. Sidang pleno ini akan dilakukan paling lambat tujuh hari ke depan.

Lanjutnya, Jika nantinya memang terbukti maka akan dilihat kadar dari pelanggaran tersebut. Apakah berat, sedang atau justu sebaliknya. 

“Jika memang tidak terbukti maka kami harus memulihkan kembali nama baiknya,” ujarnya.a

Ia menambahkan, pihaknya juga pernah menangani kasus sama seperti ini. Bahkan, beberapa kasus sempat diberhentikan dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu.
Hal ini untuk memastikan agar anggota KPU harus netral dan tidak boleh partisipan atau bagian dari partai.

“Kita lihat saja hasil pleno nya nanti,” tutupnya