Dinas Sosial Kabupaten Muaraenim menggelar kerjasama dengan PSBL Dharma Guna Bengkulu.

Dinas Sosial Kabupaten Muaraenim menggelar kerjasama dengan PSBL Dharma Guna Bengkulu.

MUARAENIM, HS – Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Dharma Guna Bengkulu, selaku  kepanjangan tangan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, (28/9) melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Muaraenim.

Penandatangan dilakukan di ruang rapat Bappeda ini langsung disaksikan Bupati Muaraenim, yang diwakili Asisten I, Drs Bulgani Hasan, Kadinsos, Drs M Teguh Jaya, Kepala SKPD dan juga lurah serta tenaga pendamping desa.

Mengusung tema pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental psikotik (PDMP) wilayah Regional Sumatera, PSBL Dharma Guna Bengkulu dan Dinas Sosial Muaraenim tentang upaya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental psikotik melalui homecare.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemkab Muaraenim melalui Dinas Sosial telah menangani 24 jenis PMKS yang teridentifikasi dari 26 jenis.

“PMKS sebagaimana ditetapkan dalan Permensos 8/2012 diantaranya pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin, bantuan bahan bangunan RTLH, Penanganan Bencana, Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial, dan sebagainya yang telah memberikan dampak positif,” urai Bulgani.

Dengan kemitraan tersebut diharapkan bersama agar sedini mungkin penyandang disabiltas dapat diayomi.

“Maka diperlukan peran kades dan tenaga pendamping desa untuk dapat melakukan invetarisasi kepada penerima bantuan ini dan dapat melihat perkembangan serta manfaatnya,” jelas Bulgani.

Sementara itu, Kepala PSBL Dharma Guna Bengkulu, Sri Wibowo menyampaikan bahwa PSBL Dharma Guna Bengkulu merupakan UTP di lingkup Kemensos RI yang bertugas menyelenggarakan rehabilitasi bagi PDMP.

“Saat ini kami sedang mengembangkan pelayanan jenis pelayanan penjangkau bagi PDMD melalui kegiatan home care dan gerakan stop pasung,” urai Wibowo.

Dikatakannya pada tahun Anggaran 2016 PSBL Bengkulu telah menjangkau terhadap PDMP melalui kegiatan Home Care di tiga provinsi sebanyak 150 PM.

“Sebanyak 40 diantaranya di Sumsel yaitu di Kabupaten Muaraenim meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Muaraenim, Gunung Megang dan Tanjung Agung. (EDW)