????????????????????????????????????

Kadisdik Provinsi Sumsel Drs. Widodo, M.Pd

PALEMBANG,HS  – Sesuai dengan arahan UU No 23 tahun 2014 titik temu akan peralihan SMA/SMK Kedinas pendidikan provinsi akhirnya terjawab, secara resmi wewenang tersebut akan berlaku pada awal oktober mendatang.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kadisdik Sumsel, Drs Widodo Mpd, Rabu (28/9) mengatakan pelaksanan serah terima proses peralihan SMA/SMK akan dilangsungkan pada Jumat 30 September mendatang.

Pertemuan ini akan mengumpulkan semua pimpinan SMA/SMK negeri swasta se Sumsel yang mendapatkan arahan langsung dari Gubernur Sumsel.

” Ini menjawab semua Isu yang ada, secara resmi pengelolaan akan diserahkan ke dinas provinsi. Semua proses persiapan dan inventarisasi sudah selesai dimatangkan,” ungkapnya.

Lebih jauh Widodo menguraikan, dengan adanya alih pengelolaan SMA/SMK menjadi langkah pasti dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik kedepannya. Apalagi kebijakan akan penyamaan visi pendidikan yang sesuai arahan Pak Gubernur akan berjalan dengan baik nantinya.

” Tidak ada lagi perbedaan visi antara kabupaten. Selama ini terpisah-pisah misalnya baik dari Palembang Atau Banyuasin tidak sama. Ini lah kedepan ingin membuat pelayanan yang lebih baik,” paparnya.

Tahap pertama pasca peralihan oktober nanti, dikatakan Widodo akan dimulai secara bertahap. Dengan memulai membentuk Unit pelaksanan teknis daerah (UPTD) provinsi di tiap kabupaten yang membantu segala macam pengawasan dan pelayanan.

” Akan ada 7 UPTD Cluster yang kita siapkan. Meliputi Uptd pertama yakni Oku Induk,Oku timur dan Oku Selatan, lalu UPTD kedua Pagaralam,Lahat dan Empat Lawang, kemudian UPTD ketiga Pali,Muaraenim dan Prabumulih, UPTD Ke empat OKI dan OI lalu UPTD ke lima Banyuasin dan Palembang sedangkan UPTD keenam Muba dan UPTD ketujuh membawahi Musirawas, Muratara dan Lubuk Lingggau,” jelasnya.

Akan ada 75O SMA /SMK yang berasal dari 17 kabupaten/kota tersebut yang akan berpindah pengawasan ke provinsi. Dimana diakui Widodo sebanyak 9503 guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang akan menjadi tanggug jawab provinsi.

” Dengan adanya cluster UPTD kita jamin proses pelayanan akan jauh lebih baik, semua sekolah akan bisa terlayani secara maksimal, mengingat tidak mungkin proses pelayanan semua berada disini (Disdik) maka dengan UPTD cluster inilah bisa membantu, Selain itu kita berharap masyarakat kian menyadari pelayanan pendidikab jenjang SMA/SMK akan lebih maksimal nantinya,” ungkapnya.

Saat ini, kata Widodo pihaknya tengah akan mengusulkan pembentukan UPTD ke pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)Sumsel , dimana pihaknya optimis hal ini bisa disetujui sebab sudah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pengawaaan dan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi.(Hsn)

.