MUARAENIM, HS  – Rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dan FKPD Kabupaten Muaraenim menggelar rapat mengenai penertiban tambang batubara ilegal yang ada di Kabupaten Muaraenim.

Rapat yang digelar Rabu (7/9) tersebut dipimpin Bupati Muaraenim, Ir H  Muzakir Sai Sohar berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Muaraenim yang dihadiri juga oleh Dandim 0404 Muaraenim, Kapolres Muaraenim, Ketua DPRD Muaraenim dan dinas instansi terkait.

“Kita akan mengundang kembali para pelaku penambang batubara baik yang mempunyai IUP maupun yang belum punya, termasuk kepada pengelola, penghimpun batubara dan pemilik lahan guna dilakukan pembahasan kembali bersama-sama,” jelas Muzakir Sai Sohar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sat Pol PP dan Linmas, Riswandar SH, mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan perda yang berlaku, hanya saja untuk melakukan tindakan, Sat Pol PP sebagai tim eksekusi tetap menginginkan hanya ada satu kata dan harus bersama sama.

“Karena kita sudah mendapat ultimatum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban tambang yang ada di Sumatera Selatan. Dikhawatirkan jika para pelaku penambangan liar ini dibiarkan maka bukan tak mungkin bapak-bapak yang di depan ini akan diproses duluan,” terangnya. (EDW)