DJBC Musnahkan Barang Ilegal Yang Rugikan Negara Puluhan Miliar
PALEMBANG,HS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) dan KPPBC TMP B Palembang memusnahkan kosmetik, obat dan suplemen, sex toys, minuman keras, anak panah yang merugikan negara sepanjang tahun 2018, Kamis (13/12).
Total hasil sitaan yang dimusnahkan sebesar Rp 71,88 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 20,55 miliar.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur M. Agus Rofiudin mengatakan, pihaknya memusnahkan 10.756 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) senilai Rp 1.08 Miliar dengan potensi kerugian negara Rp 1.2 Miliar.
Selain itu, juga memusnahkan 277 Kilogram tembakau iris senilai Rp 36 juta dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8.3 juta dan juga memusnahkan 1.08 juta Batang rokok, perkiraan nilai mencapai Rp 543 juta dengan potensi kerugian negara Rp 503 juta
“Totalnya semua sebesar Rp 71,88 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 20,55 miliar,” katanya.
Agus mengatakan barang yang dimusnahkan ini adalah barang kategori sebagian barang yang dilarang dan dibatasi serta telah mendapat persetujuan pemusnahan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Palembang
Agus menjelaskan, sepanjang 2018 pihaknya berhasil melakukan penindakan sebanyak 636 penindakan terdiri dari 176 pelanggaran impor barang kiriman pos, 327 pelanggararn cukai hasil tembakau, 33 pelanggaran impor umum, 75 pelanggaran impor barang penumpang, 9 pelanggaran cukai MMEA lokal dan 14 MMEA impor
“Barang-barang yang dimusnahkan tersebut dikategorikan terlarang dan dibatasi kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan Batam,” jelasnya.
Menurutnya, pemusnahan tersebut bagian upaya Dirjen Bea Cukai memberikan perlindungan kepada masyarakat serta industri dalam negeri yang mematuhi ketentuan pemerintah sehingga diharapkan dengan kegiatan pengawasan pihaknya maka tercipta daya saing seimbang antara pelaku usaha.
“Kedepan kami berharap masyarakat dapat membantu kami mencegah peredaran rokok dan minuman alkohol ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara, sinergi antar instansi juga kami sangat harapkan,” tutupnya
