IRMA-RSUD Kayuagung

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan, Irma Suryani, SE menilai RSUD Kayuagung masih jauh dari kata layak mengingat banyaknya infrastruktur yang rusak ditambah lagi alat kesehatannya masih belum memadai.

“RSUD Kayuagung ini mungkin yang paling buruk dari semua rumah sakit yang ada, bisa kita lihat infrastruktur yang ada di RSUD Kayuagung ini banyak yang retak-retak, jebol, drainasenya tadi kita lihat bolong semua,” katanya.

Hal ini diungkapkannya anggota DPR RI Dapil Sumsel II saat melakukan blusukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (7/8/2016).

Menurutnya, hasil sidak yang dilakukan ini akan disampaikan kepada pemerintah dan harus segera ada bantuan untuk perbaikan. “Kemarin kita sidak di RSUD Muaraenim jika dibandingkan dengan dengan RSUD Kayuagung sangat jauh bahkan kelas satu di Kayuagung setara dengan kelas tiga di Muaraenim, ditambah lagi kebersihan jauh sangat jauh,” kata Irma membandingkan.

Katanya, pihaknya juga sempat menanyakan terkait SDM yang ada di RSUD. Namun, pihak rumah sakit menjelaskan untuk SDM sudah tercukupi. “Mulai dari dokter spesialisnya, alhamdulillah sudah lengkap. Hanya infrastruktur dan alkesnya yang memang belum memadai,” ungkapnya.

Menurutnya, kedatangannya ke RSUD Kayuagung bukan untuk memberikan penilaian akan tetapi untuk membantu. “Sebagai anggota Dewan yang membidangi kesehatan saya ingin membantu RSUD Kayuagung apa yang bisa kami bantu, karena kita ingin pelayanan kepada masyarakat itu harus diutamakan,  yang jelas ini saya sudah foto-foto dan akan disampaikan pada saat sidang nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kayuagung, Dr Dedi Sumantri melalui Kabag TU RSUD Kayuagung, Fuad mengakui, bahwa perbaikan di RSUD Kayuagung selama ini masih belum maksimal.

“Dari tahun 2003 hingga saat ini belum ada rehab. Kalaupun ada hanya perbaikan yang kecil-kecil. Untuk ke depan kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan kita sudah menganggarkan untuk penambahan ruangan,”jelasnya.

Terkait masalah alkes yang kurang memadai dirinya menjelaskan, bahwa untuk alat kesehatan itu tidak bisa di cover melalui dana APBD yang bisa itu melalui DAK.

“Sementara DAK ini sudah ada juknis belum lagi sudah dikurangi 10 persen. Jadi itulah kendala kita memang dananya tidak mencukupi, memang ada barang-barang yang sudah kita usulkan tapi tidak bisa dibeli karena diluar dari juknis penggunaan DAK.

Dedi mengatakan dengan adanya kunjungan ini pihaknya berharap anggota DPR RI bisa mengawal proposal yang diajukan ke pemerintah pusat. (Romi)