PALEMBANG,HS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX menyebut ada 2800 anak yang jadi pekerja di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay bahwa data yang ia terima di Sumatera Selatan ada lebih dari 2800 pekerja anak.
“Ya, data yang disampaikan ke kita itu ada 2800 pekerja anak di sumsel,” katanya saat Kunjungan Kerja Spesifikasi Komisi IX DPR RI Pengawasan Perlindungan Pekerja Anak Pada Perusahaan Di Sumsel Selasa (29/1/2019).
Ia juga mengatakan, bahwa 2800 pekerja anak ini itu data informal yang memang suatu hal yang biasa. Karena untuk anak itu boleh bekerja, namun aturanya ketat seperti hanya boleh maksimal bekerja 3 jam. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Misal pagi kerja dan siang sekolah, boleh-boleh saja.
Ia juga menyampaikan, dari hasil diskusi dan rapat antara Disnaker, Dinsos dan pihak terkait lainnya tidak ditemukan pekerja anak dibawah umur. Karena untuk pekerja informal ini memang susah untuk didata. 
“Namun kami sarankan untuk menyisir tempat-tempat usaha seperti home industri dan lain-lain. Karena kita tidak tahu kalau tidak diawasi.Kalau memang tidak ada pekerja anak di Sumsel kita bahagia,” pungkasnya
Ia pun menambahkan, bahwa tadi saat rapat mereka bilang mau melakukan pendataan ke daerah-daerah dan nantinya akan dipeta kan, jika ada ditemukan pekerja anak maka akan ditarik untuk disekolahkan. Kemudian orang tuanya akan dimasukan kedalam daftar orang tidak mampu untuk menerima bantuan PKH dari Pemerintah.
“Pihak Disnaker bakal lakukan pendataan kedaerah, jika ada ditemukan pekerja anak, akan ditarik serta disekolahkan,” tuturnya
Sementara itu Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimudin mengatakan, kalau pekerja yang formal tidak ada dibawah umur. Sedangkan kalau informal itu dibawah pengawasan Dinsos.
“Kalau pekerja yang formal tidak ada yang dibawah umur,” tegasnya