Foto: IST

PALEMBANG, HS – Rencana Pemerintah kota Palembang untuk menaikkan insentif Ketua RT dan RW dari Rp300.000/bulan naik jadi Rp600.000/bulan, dipertanyakan. Pasalnya, keinginan Pemerintah kota ini belum mendapat persetujuan DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Palembang Nazili mengatakan, wacana kenaikan insentif ketua RT dan RW ini belum dibahas legislatif. Bahkan, pengajuan kenaikan insentif juga belum ada.

“Pengajuannya saja sampai sekarang belum ada. Jadi bagaimana mau dibahas,” kata dia, Jum’at (4/5).

Menurut Nazili, kalau kenaikan tidak melalui prosedur dan aturan yang berlaku, pasti akan menjadi masalah dikemudian hari. Namun, kalau keuangan daerah memang mampu untuk memenuhi hal tersebut, silahkan saja.

“Asal sesuai aturan, ya silahkan saja. Kalau tidak sesuai aturan pasti jadi masalah. Yang pasti, pengajuan belum pernah masuk, dan belum pernah dibahas,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari sumber yang enggan disebutkan namanya, hingga saat ini belum ada pembahasan sama sekali terkait kenaikan insentif Ketua RT dan RW.

Bahkan, menurut sumber ini, kenaikan gaji honorer PNS Pemkot Palembang juga tidak melalui proses di badan anggaran (Banggar) dan melanggar aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, surat keputusan terkait kenaikan gaji juga sudah ditandatangani Plt. Walikota Palembang Akhmad Najib. Adapun insentif RT dan RW meningkat 100 persen, dari Rp300.000/bulan naik jadi Rp600.000/bulan.

“Kenaikan insentif RT dan RW ini sudah disetujui DPRD Palembang. Karena Kenaikan insentif sebagai pengganti operasional ini sudah selayalnya dinaikkan. Apalagi kebutuhan yang saat ini serba meningkat,” kata Plt. Walikota Palembang Akhmad Najib.