kepala-badan-kepegawaian-daerah-bkd-provinsi-sumsel-drs-h-muzakir-mm-kamis-13102016_20161013_150445

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, Drs H Muzakir MM, Kamis (13/10).

PALEMBANG,HS – Sebanyak 15 pejabat golongan 4D yang sedang menduduki jabatan eselon 2 berpeluang masuk bursa calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

“Pak Mukti Sulaiman pensiunnyo 1 Desember 2016. SK sudah ditandatangani Presiden. Kan golongan 4E. Sudah dikasihkan dengan beliau. Aku yang ngenjukkenyo seminggu yang lalu. Tapi berlakunya TMT 1 Desember 2016. Habis pensiun 60 tahun,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, Drs H Muzakir MM, Kamis (13/10).

Dia juga Mengatakan. Tidak ada aturannya diperpanjang. Jabatan PNS harus jabatan PNS. Strukturalnya.Lain cerita staf khusus itu bukan PNS. Ada keahlian yang bersangkutan, pimpinan mintanya. Kalau staf ahli harus dari PNS.

“UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN jabatan kosong harus terbuka. Dibuka lelang. Tes terbuka. Open bidding. UU ASN mengamanatkan demikian. Sementara ini belum. Diperkirakan awal tahun 2017. Syaratnya golongan minimal 4D. Kalau 4C dak mungkin karena banyak 4D,” kata Muzakir.

Disebutkan Muzakir, setidaknya ada 15 pejabat yang berpeluang itu. Antara lain Kadishubkominfo H Nasrun Umar, Kadisdik Widodo, Kabandiklat H Musni Wijaya, Kadisperindag Ir H Permana MMA, Kadishut Sigit Wibowo, Kepala BKD Muzakir, Kadinsos Apriyadi, Kadis PU BM Syamsul Bahri, Kepala Bappeda Ekowati Retnonongsih, Asisten 1 H Ikhwanudin, Asisten 2 Yohanes H Toruan, Asisten 3 Ahmad Najib, Asisten 4 Joko Santoso, Kepala BP3MD H Ruslan Bahri, Kadis Koperasi Ahmad Rizali. Lalu ada staf ahli Ana, Farhat Syukri, Surya.

“Persyaratan lain terpenuhi tidak. Harus minimal 2 kali jabatan sedang menduduki jabatan eselon 2 di tempat yang berbeda.
Kalau yang provinsi paling tidak di 17 kabupaten kota ada dak yang golongan 4D. Termasuk Sekda Kabupaten/Kota. Minimal 2 tahun sebelum pensiun. Itu syarat mutlak,” jelasnya

Dia menambahkan. Syarat lainnya mengikuti tes assesment (penilaian) masalah psikotes, track record rekam jejak. Bisa BKN, BPKP, LAN, IPDN. Setelah assesment ada kompetensi portopilio. Minimal diikuti 5 orang. Kalau ada yang calon 10 akan jadi 5. Mengerucut 3 orang. Diajukan ke Presiden.

“Pansel dari Kemendagri, PAN, Perguruan Tinggi. Tes Sekda Provinsi panitia seleksinya dari pusat. Kita mengesahkan anggaran dulu. Minta izin dulu kepada ASN sambil mengajukan Panselnya siapa saja. ASN setuju baru bentuk Pansel. Baru dilaksanakan. Apakah 1 Desember ada pejabat definitif, oleh pimpinan biasanya Plt sampai definitif. Kewenangan Pak Gubernur yang dipandang cakap dan pangkat 4D. Apakah Plt boleh tidak melok tes calon Sekda? Boleh dia berhak. Siapa yang akan ditunjuk Plt itu nanti kita lihat. Plt kemungkinan berlangsung 2 bulan karena Pansel dari luar. Di anggaran induk 2017 sudah disiapkan. Januari 2017 itu barangkali Sekda dulu. Setelah Sekda baru eselon yang lain,” tutupnya.(MDN)