PALEMBANG,HS – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengharapkan,  kedepan  sistem perencanaan  dalam penggunaan dana desa dalam Provinsi Sumsel dilakukan pembenahan.
Hal ini penting guna meminimalisir terjadinya penyalah gunaan keuangan negara yang dialokasikan ke desa  sebagai upaya percepatan pembangunan pedesaan tersebut.
Hal ini diungkapkan Gubernur H Herman Deru ketika menerima audensi Koordinator KPK Wilayah II Sumatera,  Abdul Haris dan jajaran dalam rangka komunikasi awal (Entry Meeting) Program Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019, bertempat di ruang tamu  Gubernur, Senin (18/3).
“Jabatan kepala desa itu adalah satu jabatan kepercayaan dari masyarakat. Jadi mungkin sistemnya harus dibenahi baik itu sistem perencanan maupun penggunaan dananya,” tegas Herman Deru.
 Dia juga berharap pada KPK RI, untuk dapat memberikan pendampingan dan mengingatkan jajaran di dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu dia sepakat dengan KPK untuk melakukan  pencegahan secara dini terjadinya tindakan yang mengarah korupsi. Karena itu dirinya terus berupaya  menanamkan pada jajaran untuk   dapat bekerja dengan otentik, konkrit, kerja nyata dan produk.
 “Saya kira KPK juga nggak happy tangkap menangkap terus. Karena itu yang lebih penting bagaimana mencegah. Saya juga sebagai pemimpin daerah, inginnya berjalan dengan normal. Karena itu saya mohon bimbingannya. Karena tujuan kita tidak lain bagaimana hasil kerja kita  berdampak positif dengan masyarakat yang kita pimpin,” jelas Gubernur.
Sebelumnya Koordinator KPK Wilayah II Sumatera,  Abdul Haris  dalam audensinya menilai, saat ini yang paling rawan terjadinya  potensi tindakan korupsi adalah di kalangan kepala desa (kades)  khususnya di dalam pengelolaan dana desa.
Untuk itu dia mengharapkan ada pendampingan khusus yang diberikan pemerintah melalui Inspektorat Daerah yang membidangi tugas auditor terkait dengan pelaporan penggunaan dana desa.
 “Kerawanan penggunaan dana desa harus diawasi. Mohon Inspektorat fungsinya diperkuat.  Kalau ilmu auditnya kurang bisa kita bantu melakukan pelatihan. Kedepan saya juga tidak ingin dengar  Inpektorat itu tempat orang buangan. Kalau butuh pelatihan seperti  pelatihan pengadaan barang dan jasa, kita  juga akan bantu,” ujarnya.
 Dalam audensinya Koordinator KPK wilayah II Sumatera  Abdul Haris  Abdul Haris yang juga  didampingi Kasatgas Korsupgah KPK, Aida Ratna  berserta tim diantaranya Juned Junaidi, Adriansyah Putra dan  Basuki Haryono  menambahkan, KPK akan terus melakukan sosialisasi untuk mencegah korupsi sekaligus memberikan masukan pada Gubernur.
 “Intinya kami siap membantu,  memberikan masukan dan pendampingan. Jangan sampai di dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Sumsel ini ada oknum yang terjerat hukum karena kasus korupsi,’’ tegas Abdul Haris.
Di kesempatan ini Abdul Haris juga melaporkan,  pihaknya akan mengelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Program Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019. Kegiatan ini direncanakan akan digelar di Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/3) yang diharapkan FGD tersebut pembukaannya dilakukan oleh Gubernur Sumsel