EMPAT LAWANG,HS – dalam lawatannya ke Kabupaten Empat Lawang, Gubernur Sumsel melakukan kegiatan sinkronisasi Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Bertempat di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Empat Lawang, Jumat (22/2).

Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara tersebut menegaskan, sinkronisasi program antara Provinsi dan Kabupaten/kota tidak lain untuk menyamakan persepsi dan adaptasi.

Lahirnya Empat Lawang sebagai Daerah Otonomi Baru tahun 2007 lalu  tidak lain untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Empat Lawang ini daerah yang seksi. Para leluhur kita dulu menyebut daerah ini empat arah. Lahirnya Empat Lawang jadi Kabupaten pemekaran dari Lahat tidak lain untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat,” tegas Herman Deru.

Kehadiriannya di Kabupaten Empat, yang notebene-nya pada Pilgub lalu hannya mendapatkan dukungan 16 persen lanjut Herman Deru tidak menjadi masalah. Urusan Pilkada  sudah selesai. Kini dirinya Gubernur Sumsel. Tidak pernah mempermasalahkan mendukung atau tidak mendukung. 

“Inilah Herman Deru tidak pernah memelihara permusuhan. Bila perlu jalan depan rumah lawan politik  kita muluskan. Begitu juga dengan pak Joncik harus merangkul lawan politik. Lupakan semua residu pilkada,”  imbuhnya.

Terkait dengan potensi pertanian di Empat Lawang. Herman Deru mengingatkan  jika sektor ini dikelola dengan baik bukan tindak mungkin Empat Lawang menjadi Belitang kedua. Dengan memikirkan  masalah yang akan dihadapi. Diantarnya terkait dengan penyuluh pertanian lapangan, masalah pupuk. Jalan produksi dan penyerapan gabah dan beras petani.

“Inilah tujuan dari sinkronisasi ini. Untuk menyamakan persepsi. Ini saya ajak kepala dinas pertanian. Kepala dinas PU untuk melakukan kajian lebih lanjut. Bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tambah Herman Deru.

Kejelian kepala daerah dalam mengangkat potensi daerah harus ada. Untuk Empat Lawang potensinya tidak lain adalah sektor pertanian. 

“Kita sepakat dulu Empat Lawang ini arahnya kemana. Kalau sudah jelas. Saya akan berikan bantuan. Banyak dana tersedia. Mau DAU  atau DAK. Ajak TNI program  TMMD untuk membangun sektor pertanian ini. Dan yang tidak kalah penting adalah Promosi,” harapnya.

Guberbur juga mengingatkan dalam mengambil kebijakan harus memenuhi legal aspek. Ketika legal aspek terpebuhi maka tidak akan masalah.

“Jika ini dilakukan dengan benar. Maka tidak akan ada OTT. Tidak perlu bupati tiap hari ganti nomor HP,” imbuhnya.

Terkait dengan ASN, 15 hari dirinya menjabat Gubernur. Atribut ASN dikembalikan sesuai dengan aturan atau pamong sebagai marwah ASN sebagai pelayan Masyarakat.

“Diawali dengan di Provinsi dan telah diikuti kabupaten/kota. Minimal pada saat jam kerja para ASN ini akan mawas diri. Tidak lagi nongkrong di warung saat jam kerja” tambahnya.