PALEMBANG,HS – Gubernur Sumsel Herman Deru berencana mengcover seluruh perangkat desa di Sumsel ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu diungkapkannya saat menerima audiensi rombongan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Senin (14/1) di Ruang Tamu Gubernur.
Menurut HD dengan adanya jaminan kematian dan kecelakaan kerja dan hari tua bagi perangkat desa dari BPJS diharapkan pelayan masyarakat tersebut semakin meningkat kinerjanya. Setiap perangkat desa nantinya akan bekerjasama dengan dinas PMD.
” Kita hitung dulu, untuk perangkat desa dan kelurahan sekitar 3500 belum termasuk Badan Pemusyawaratan Desa dan Majelis Pertimbangan Desa. Nah kalau jumlahnya sudah tahu kita mau sesuaikan dengan postur APBD ke depan,” jelasnya.
Menurut HD ia ingin lebih fokus memenuhi hak-hak pekerja di sektor informal karena perhatian di sektor ini masih sangat minim. Padahal jika dilihat dari resiko kerjanya, pekerja informal justru cenderung memiliki resiko kerja yang tinggi sehingga sangat membutuhkan jaminan seperti ini.
Tidak hanya di bidang sosial, sebelumnya HD juga memastikan telah memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin di Sumsel untuk berobat gratis dengan BPJS Kesehatan.
” Untuk jaminan ketenagakerjaan ini Pemprov yang bakao memberikan subsidi, tentunya akan disesuaikan dengan APBD,” tambahnya.
Pada kesempatan itu HD juga berpesan kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan agar bisa lebih tertib menegakkan aturan terutama pada pelaku usaha yang kerap membandel.
“Dulu untuk ikut tender syaratnya harus Jamsotek. Nah ini hatus dicek betul, datanya bener gak,” jelas dia.
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Arif Budiman mengatakan, sangat senang bisa beraudiensi dengan orang nomor satu di Sumsel. Dengan bertemu langsung, Arif berharap Gubernur dapat membantu mereka memperluas coverage BPJS ketenagakerjaan di Sumsel.
Sementara itu mengenai keinginan Gubernur Sumsel mendaftarkan seluruh Perangkat Desa ke BPJS Ketenagakerjaan menurutnya sangat sejalan dengan target mereka saat ini.
“Kalau di sektor formal coverage kita sudah baik. Sekarang fokus yang akan kami sasar memang ke informal seperti buruh harian lepas dan pekerja-pekerja perkebunan,” jelasnya.
Jaminan ketenagakerjaan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan jaminan hari tua. Sejauh ini diakuinya sudah beberapa OPD yang sudah bekerjasama
Sebenarnya lanjut Arif, premi untuk sektor ini hanya Rp16.800/bulan. Namun demikian masih banyak masyarakat yang memahami manfaat dan kegunaannya. Untuk itulah pihaknya terus menggencarkan sosialisasi ke berbagai sektor ini tak terkecuali ke pedagang-pedagang di Pasar 16.
” Untuk 2018 target pekerja penerima upah sudaj tercapai. nah ini kita ingin sasar ke pekerja yang bukan penerima upah,” tutupnya.
