PALEMBANG,HS – Provinsi Sumatera Selatan mendapat petikan dana DIPA yang berasal dari APBN 2020 sebesar Rp45,32 Triliun.

Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Taukhid saat Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan penyerahan DIPA petikan APBN tahun 2020 di hotel Whyndam Palembang mengatakan
dana tersebut terbagi dua.

“Yakni untuk belanja satuan kerja Kementerian negara dan lembaga Rp15,04 triliun dan belanja yang di salurkan sebagai dana transfer ke daerah Rp30,28 triliun,” ungkap Taukhid, Senin (18/11/2019).

Sementara alokasi dana desa tahun 2020 di Sumsel sebesar Rp2,71 triliun. Jumlah ini lebih meningkat 1,07 persen dari alokasi APBN 2019 yang hanya Rp2,68 triliun. “Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara Nasional,” ujarnya.

Ia merincikan secara keseluruhan, untuk dokumen DIPA yang akan di serahkan dan direalisasikan di wilayah Sumsel sebanyak 541 DIPA, yang mencakup nilai sebesar Rp15,04 triliun yang akan dibayarkan di 5 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN Palembang adalah yang memiliki nilai terbesar dengan 295 DIPA senilai Rp12,73 triliun.

“KPPN Palembang 295 DIPA Rp12,73 triliun, KPPN Lahat 90 DIPA Rp0,77 triliun, KPPN Baturaja 68 DIPA Rp0,53 triliun, KPPN Lubuk Linggau 45 DIPA Rp0,47 triliun dan KPPN Sekayu 43 DIPA sebesar Rp 0,52 triliun,” katanya

Menurut Tauhid, jika dilihat dari penggunaannya, alokasi sebesar Rp 15,04 triliun meliputi alokasi yang langsung di gunakan oleh satker Kementerian negara/lembaga Rp14,27 triliun.

“Sedangkan Rp0,76 triliun lainnya digunakan oleh OPD dalam kerangka pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan dekontrentasi Rp 0,17 triliun dan tugas pembuatan sebesar Rp 0,59 triliun,” jelasnya.

Untuk cara fungsionalnya, ia menuturkan, bahwa alokasi tersebut di peruntukan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintah di bidang ekonomi Rp 0,91 triliun, pendidikan Rp 0,97 triliun.

“Ketertiban dan keamanan Rp 2,26 triliun, perumahan dan fasilitas umum Rp 4,85 triliun, pertahanan Rp 1,86 triliun, kesehatan Rp 1,13 triliun, lingkungan hidup Rp 0,36 triliun, agama Rp 1,57 triliun, perlindungan sosial Rp 0,26 triliun, dan pariwisata budaya Rp 0,18 triliun serta pertanian Rp 0,64 triliun,” terangnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengingatkan Pemerintah daerah agar pemanfaatan Anggaran lebih ditekankan ke infrastruktur.

Ia juga mengingatkan agar mengurangi perjalanan Dinas yang dirasa kurang perlu.

“Bisa jembatan, bisa Rumah Sakit, bangunan Sekolah, internet. Mereka harus inovatif jangan hanya menunggu saja, tapi jika membutuhkan saya selaku Gubernur siap membantu pendanaan,” tutupnya