PALEMBANG,HS – Sejumlah unek-unek dilontarkan Gubernur Sumsel H.Herman Deru saat menerima kedatangan Pimpinan dan Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN di Pemprov Sumsel.

Selain menekankan soal besaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk DBH yang masih kurang bayar di beberapa kabupaten, Ia juga meminta agar rumusan penentuan DBH kab/kota di Sumsel lebih diperjelas.

” Sumsel ini kita tahu punya SDA yang lengkap. Kita punya minyak, gas, deposit batubara bahkan gas konon sangat besar di dunia. Kalau untuk Provinsi dana transfer itu tepat waktu dan jumlah. Tapi di kab/ kota belakangana ada keluhan soal kurang bayar yang nilainya miliaran tidak sesuai PMK sehingga menyulitkan daerah. Nah untuk masalah ini tolong  kejelasannya” papar HD.

Terkait kedatangan rombongan ini ke Sumsel, HD mengaku sangat beruntung. Terlebih dalam tim banggar itu sedikitnya ada 7 orang putra daerah Sumsel. Sehingga Ia bisa puas mengeluarkan unek-uneknya se transparan mungkin. Kehadiran rombongan ini juga diakuinya sangat membantu  dalam bertukar info dan menyampaikan unek dan aspirasi  pada DPR RI tanpa harus datang ke Jakarta.

“Pesan khusus saya yang pertama adalah tentang bagi hasil. Tadi wakil dari Dirjen Perimbangan Pak Putut sudah menjelaskan bahwa DBH tahun 2019 masih bedah kertas tentang rumusan untuk pembagian ke daerah. Kita minta ini diperjelas. Kedua soal PBB perkebunan, selama ini PBB perkebunan itu tidak masuk ke provinsi maupun kabupaten. Padahal lahan yang digunakan punya kita ini juga menjadi pertanyaan,” tambahnya.

Tak hanya membahas soal kurang bayar transfer ke kab/kota, kesempatan itu juga tak disia-siakan HD untuk menyoroti soal kejelasan bagi hasil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumsel namun masih menggunakan NPWP Jakarta.

” Berulang kali saya membahas ini. Karena bagi hasilnya kita tidak dapat apa-apa karena mereka pakai NPWP pusat. Padahal jelas mereka beroperasi di Sumsel” jelas HD.

Saat ini dikatakannya secara umum, Sumsel tergolong Provinsi yang cukup tua di Indonesia karena berhasil melahirkan 4 Provinsi baru Babel, Lampung, Bengkulu dan Jambi. Adapun pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tinggi di Sumatera.

“Pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumatera itu modal dasarnya karena Sumsel zero konflik meski heterogen daru 9 suku besar serta ada Jawa dan bali. Kuncinya selain menjaga stabilitas keamanan juga perlu konektivitas antar seluruh  kab/kota di Sumsel. ” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal SAg mengungkapkan kedatangan mereka ini kali ini dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas DPR melakukan pengawasan tentang apa yang harus kita lakukan terutama di bidang keuangan dan transfer ke daerah dan dana desa.

” Selama ini kita evaluasi di Badan Anggaran  dari prosesnya mulai dari kriteria, kemudian juklak dan juknis dan proses transfer. Makanya sangat sayang sekali kalau Bupati Walikota tidak datang.
Karena jika mereka ingin menyampaikan masalah langsung ke Jakarta kita kadang sulit bertemu  karena keterbatasan waktu waktu,” jelasnya.

Pada kesempatan ini lanjut Cucun pohaknya juga melihat tadi soal DBH dimana penghasil migas Sumsel sangat luar biasa. Semestinya DBH yang kembali pada Sumsel juga harus jelas dan transparan rumusannya seperti apa. Sehingga apa yang dihasilkan Sumsel berdampak pada pembangunan di Sumsel. ” Jadi bukan mereka saja yang mengirim hasil ke pusat tapi Sumsel juga harus menerima hasil itu,” jelasnya.