PALEMBANG,HS – Usai melaksanakan Safari Jumat, Gubernur Sumsel H.Herman Deru, melanjutkan agenda kerjanya menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM di ruang tamu Gubernur, Jumat (3/1) siang.

Adapun maksud kedatangan dr Elsa Novelia MKM dan rombongan ini adalah dalam rangka melaporkan progres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu Ia juga hendak memastikan jawaban Gubernur HD terkait kelanjutan pembayaran kepesertaan jaminan kesehatan bagi 454.310 Penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang dibayarkan Pemprov Sumsel.

Terkait hal itu Gubernur Sumsel HD mengatakan, sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.

“Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu,” jelas HD.

Namun demikian, HD mewanti-wanti khususnya Dinsos agar memastikan babwa peserta penerima  benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS  tersebut. Selain itu HD juga meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama bagi penerima ini dengan peserta BPJS mandiri.

” Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kita bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kita bahas lagi bersama” tambahnya.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM dalam paparannya menjelaskan bahwa samoai 31 Desember 2019 kepesertaan di Sumsel mencapai 2,7 juta untuk PBI APBN, kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU)  1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851 ribu peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta lagi yang belum tercover JKN.

“Khusus untuk peserta dari kab/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel (454.310) tanggal 31 Desember tadi kontraknya habis. Dan saat ini kab/kota masih menunggu berapa  yang akan didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi,” jelas Elsa.

Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI  Kab + pajak rokok Provinsi yang masih existing itu mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp42.000/bulan (naik dari sebelumnya Rp25.500/bulan. Diperkirakan total yang harus dibayarkan Pemprov untuk membiayai kepesertaan ini tahun 2020 mencapai Rp228 miliar.

“Harapan kami peserta existing ini (455.310 peserta) berlanjut agar status kepesertaan ini jelas,” tambah Elsa.

Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa rombongan itu di antaranya adalah Kepala BPJS Cabang Palembang Ichwansyah Gani, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkuli BPJS Kesehatan Yusuf Eka Darmawan, Analisis Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan.