Kepala BPKD Palembang M Zulfan

Kepala BPKD Palembang M Zulfan

PALEMBANG, HS Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan hemat sebesar Rp 200 juta per bulan, menyusul  2.147 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang akan dialihkan ke Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dan Kementerian.

“Ya paling tidak pengeluaran kita akan mengalami penurunan, sekitar Rp 100-200 juta, karena cukup banyak PNS yang diambil alih provinsi dan pusat,” kata  Kepala BPKD Palembang M Zulfan, belum lama ini.

Ia berkata, artinya, abdi negara yang ditarik ke Pemprov Sumsel yang telah dilakukan penandatangan oleh Walikota Palembang H.Harnojoyo belum lama gaji PNS yang telah berpindah tersebut beban gaji akan dibayar di pemprov.

“Tentu akan digaji oleh pemprov dan pusat, peralihan ini tentu sesuai dengan intruksi pemerintah pusat, begitu juga denganadanya pengabungan dari SKPD menjadi badan maupun sebaliknya tidak akan mempengaruhi kinerja PNS dilingkungan Pemkot Palembang,” ungkapnya.

Bagaimana dengan pembahasan KUA dan PPAS tahun 2017 antara pemkot Palembang dan DPRD Palembang masih buntu, salah satu penyebabnya karena perda Nomenklatur belum diberlakukan, namun hal tersebut tidak akan memperngaruhi pembahasan anggaran 2017.

“Tidak akan menjadi kendala yang berarti karena deadline laporan anggaran 2017 30 November mendatang, sehingga masih lama, kalau nomenklatur belum ditetapkan maka anggaran belum dibahas, karena ada SKPD maupun badan yang disatukan,” tukasnya. (UDI)