PALEMBANG,HS – Pemerintah Provinsi Sumsel tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar, Rp 2.840.453. Sebelumnya UMP di tahun 2018 sebesar Rp 2.595.994, yang artinya UMP akan naik sebesar Rp 208.048.
Penetapan kenaikan UMP berdasarkan kesepakatan dengan dewan pengupahan yang dilakukan pada 23 Oktober lalu.
Saat ini penetapan UMP naik telah diajukan  kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru, untuk mengesahkan dengan ditekennya penetapan tersebut sebagai dasar hukum dalam sistem pengupahan.
Ia mengakui belum akan menandatangani penetapan UMP tersebut. Dikarenakan pihaknya bakal melihat kembali apakah penetapan UMP ini sudah seusai dengan kebutuhan baik bagi buruh atau pun perusahaan.
“Saya akan cari dulu informasi dengan turun langsung apakah ketetapan UMP ini sudah sesuai atau belum,” katanya.
Ia meminta waktu setidaknya satu pekan untuk mencari informasi ini. Jika memang nantinya sudah sesuai dengan kehidupan layak hidup maka ia akan langsung tandatangani keputusan ini.
Jika tidak sesuai maka pihaknya akan memanggil kembali dewan pengupahan untuk dikaji kembali.
“Saya minta satu minggu ini mengkajinya,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Koimuddin mengungkapkan bahwa saat ini penetapan UMP naik telah diajukan pihaknya kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru.
Ketika nantinya telah ditandatangani oleh orang nomor satu di Sumsel maka akan menjadi dasar hukum, untuk menyampaikan kepada perusahaan yang ada di Sumsel agar dapat mematuhi aturan yang berlaku.
“Mungkin hari ini akan diteken oleh Gubernur Sumsel terkait UMP baru ini,” katanya
Selain itu, untuk daerah di Sumsel yang telah memiliki dewan pengupahan tentunya akan ada penetapan UMK seperti Kota Palembang. Namun, jika suatu daerah belum memiliki dewan pengupahan maka mengacu pada UMP yang telah ditetapkan.
“Kami harap setiap perusahaan menaati aturan yang telah dibuat ini,”tutupnya