PALEMBANG,HS — Merebaknya virus corona di Indonesia dengan cepat berdampak ke beragam sektor. Salah satu sektor yang paling terasa dari dampak Covid-19 adalah usaha rental mobil di Palembang.

Para pengusaha rental mobil pun menjerit. Jasa sewa kendaraan roda empat ini mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dari sebelum merebak virus corona. Di saat pendapatan tengah anjlok, pihak leasing tidak memberikan kelonggaran terhadap cicilan kendaraan.

Menyikapi hal itu, paguyuban rental mobil Palembang mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Jumat (20/3/2020) meminta otoritas tersebut memberikan arahan kepada pihak leasing untuk memberikan kelonggaran penundaan pembayaran cicilan mobil.

“Seiring dengan pandemi corona ini ekonomi tengah lesu. Usaha rental mobil juga kena imbas. Kami harap OJK mau mendorong kepada pihak leasing untuk memberikan kelonggaran,” ujar Ketua Rent Car Indonesia (RCI) Palembang, M Padli usai mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel.

Ia menjelaskan, penurunan omzet yang menerpa para pelaku usaha jasa sewa mobil Palembang hingga 90 persen dari sebelumnya. Dalam kondisi saat ini nyaris tidak ada lagi orang atau perusahaan yang menyewa mobil.

“Omzet kami turun sampai 90 persen. Sekarang semua orang kan kerja dari rumah, jadi siapa lagi yang mau sewa mobil,” terangnya.

Ketua Paguyuban Rental Mobil Palembang (PRMP), Fajar Amran menambahkan usaha sewa mobil menjadi salah satu sektor usaha yang saat ini mengalami tren penurunan omzet drastis. Maka itu pihaknya berharap OJK agar dapat menginstruksikan kepada pihak leasing agar memberi kelonggaran cicilan paling tidak selama 6 bulan ke depan.

“Jujur dengan kondisi saat ini kami kesulitan bayar cicilan mobil. Semoga OJK dapat mempertimbangkan keadaan kami,” harapnya.

Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Daerah OJK Regional 7 Sumbagsel, Lina untuk saat ini kebijakan relaksasi untuk industri keuangan non bank belum ada. Hanya saja, saran dan informasi dari para pengusaha rental mobil Palembang akan disampaikan ke pusat.

“Sejauh ini kita belum bisa mendorong. Tetapi hal ini akan kita sampaikan ke Kantor Pusat sebagai bahan pembuat kebijakan,” terangnya. (Ron)