Sultan Iskandar Mahmud Badarudin

Sultan Iskandar Mahmud Badarudin

PALEMBANG, HS – Kuto Gawang merupakan sebuah kota yang dikelilingi pagar kota yang kokoh digambarkan tidak berdiri sendiri. Kota mempunyai pertahanan yang berlapis dengan kubu-kubu yang ada di Pulau Kemaro, Plaju, Baguskuning (Sungai Gerong) di samping cerucuk yang memagari dipasang memotong Sungai Musi antara Pulau Kemaro, dan Plaju.

Semangat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk melestarikan nama Kuto Gawang sepertinya perlu mendapatkan apresiasi. Namun begitu, menjadikan Kuto Gawang sebagai nama kecamatan baru pemekaran Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dinilai tidak tepat dan melenceng dari sejarah Palembang Darussalam.

“Banyak di antara kita yang tidak mengerti betul-betul bagaimana sejarah Kuto Gawang. Nama Kuto Gawang dijadikan kecamatan, itu sangat keliru. Apalagi dulunya Kesultanan Palembang menggunakan perahu, tapi sekarang di bangun rumah makan ,” ungkap Sultan Iskandar Badarudin kepada HALUAN SUMATERA, Senin (3/10).

Kata Sultan Iskandar, wilayah Kecamatan Kuto Gawang yang baru diresmikan beberapa hari lalu lalu salah kaprah dan harusnya segera direvisi. Kuto Gawang selaku nama institusi kerajaan, Sultan Iskandar menganggap ini adalah sesuatu yang sakral.

“Lebih baik cari nama lain saja. Jelas ini mengaburkan sejarah. Sesepuh-sesupuh kita sudah banyak yang meninggal, tapi Alhamdulillah sejarah itu telah diwariskan kepada kami,” cetusnya.

Sultan Iskandar yang juga Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara ini, kaget mengetahui Peraturan Daerah tentang pemekaran kecamatan ini telah disahkan. Menurutnya, dipembicaraan awal sudah diberikan peringatan agar tidak menggunakan nama Kuto Gawang.

“Saya sudah pernah menghadiri undangan diskusi tentang Kuto Gawang dari DPRD Palembang. Waktu itu dikatakan bahwa pemerintah akan memekarkan Kecamatan SU 1, wilayah baru itu akan dinamakan Kuto Gawang.

Nah, hemat saya, itu sudah menyimpang dari sejarah,” ia membeberkan seraya berkata di museum itu tidak boleh ada bangunan karena dapat menghilangkan nilai historisnya.

Walhasil, rencana itu kemudian batal, tetapi tiba-tiba nama itu telah digunakan untuk kecamatan baru di Seberang Ilir.

“Mereka tahu tidak makna dan arti sejarah itu? Coba setuju tidak kalau dibuat nama Kecamatan Benteng Kuto Besak (BKB). Itu lucu. Bahwa wahai republik NKRI ini ada, karena kami ada sebelum kamu ada, kamu ada karena kamu akui kami ada,” Sultan Iskandar berkisah.

Sekadar membalik cerita, Endang Larasati, Ketua Komisi I sekaligus Pansus V menyebutkan, setelah dipertimbangkan dan semua memenuhi syarat dan sesuai aturam maka dengan ditanda tanganinya Raperda menjadi Perda Pembentukan Kecamatan Baru di Parpurna ke-17 masa persidangan III, Selasa (27/9), Palembang resmi memiliki dua kecamatan baru.

“Mendagri dan Gubernur hanya menyetujui saja dan memberikan catatan khusus jika diperlukan terkait pemekaran kecamatan ini,” ujar politisi Golkar ini.

Lanjut Endang, pihak DPRD meminta kepada Pemkot untuk menyiapkan segala kebutuhan terkait pemekaran Kecamatan ini. Seperti kantor Kecamatan baru dan Kelurahan serta perlengkapan juga sumber daya manusianya.

“Setelah operasional dua kecamatan sudah dilakukan kami minta untuk mengurus administrasi sesuai dengan wilayah warga. Seperti pengurusan e-KTP dan artu keluarga, jangan sampai warga dibebani biaya lagi. Perubahan administrasi warga juga harus diperhatikan. Harus disesuaikan dengan domisilinya,” terang Endang.

Walikota Palembang, Harnojoyo menyebutkan, pihaknya akan menyiapkan segala sesuatunya terkait pemekaran kecamatan ini. Soal kantor Kecamatan Jakabaring pihaknya mendapat hibah lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di belakang kantor KPU Sumsel. Sedangkan untuk Kecamatan Kuto Gawang sementara akan di tempatkan di area Ex Panti Tuna Netra, Seduduk Putih.

“Intinya kita sudah siapkan segala sesuatunya untuk pemekaran ini. Kita hanya menunggu catatan dari gubernur dan Mendagri. Termasuk kesiapan aparatur yang akan melaksanakan roda pemerintahan di dua kecamatan tersebut,” disampaikan Harnojoyo. (IIR/ERS)