BATURAJA,HS – Sekda Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Bagian Humas dan Protokol setempat, angkat bicara mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan like atau komentar di media sosial (medsos) tentang calon yang maju di Pilkada. Termasuk berfoto bersama pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan mengunggahnya ke Medsos.

Kabag Humas dan Protokol, Riduan, melalui Kasubag Dokumentasi dan Informasi Setda OKU, Dede Fernandes, saat dikonfirmasi, Rabu (28/2), menegaskan bahwa larangan tersebut bagus diterapkan guna menjaga netralitas ASN.

“Larangan tersebut menurut kami sangat bagus guna menjaga netralitas ASN. Sehingga kami dan ASN tidak ikut-ikutan apalagi menjadi tim sukses,” ujarnya.

Oleh karena itu kata Dede, pihaknya menghimbau dengan sangat kepada Timses Paslon Pilgub termasuk partisipannya untuk tidak men-tag (menandai) hal-hal yang berbau Pilkada di akun-akun Medsos kepunyaan ASN.

“Kami minta Timses dan partisipannya tidak menandai kegiatan berbau Pilkada di akun Medsos, termasuk memasukkan ASN ke dalam grup-grup Paslon peserta Pilgub Sumsel,” pinta Dede.

Mengapa begitu? Karena menurut Dede, tidak semua ASN yang punya akun Medsos aktif berselancar di dunia maya.

Sehingga, ketika akan membuka akun medsosnya, ASN baru tahu kalau akunnya ditandai dengan kegiatan berbau Pilkada.

“Ya, kalau begitu, kan kasihan ASN-nya. Mereka bisa terindikasi terlibat politik. Dan bisa juga nanti disalahgunakan oleh orang orang tak bertanggung jawab. Padahal mereka sendiri tidak tahu kalau dimasukkan ke grup Paslon atau ditandai,” jelasnya.

Dirinya sendiri mengaku sudah beberapa kali keluar dari grup Paslon peserta pilgub. “Ya, saya sudah beberapa kali dimasukkan dalam grup. Tapi keluar setelah ada aturan larangan itu,” ungkapnya.

Di kesempatan itu juga, pihaknya menghimbau pada seluruh ASN di lingkungan Pemkab OKU untuk selalu menjaga netralitas.

Selaku ASN kata dia, harus bisa lebih profesional bekerja, tanpa mempedulikan perkembangan saat ini terutama politik. Yang jelas, yang harus diperhatikan hanya pelayanan publik yang optimal.

“Tidak usah urus masalah politik itu sudah ada yang mengurus. Sekarang yang harus diperhatikan adalah kerja,” pungkasnya. (Wahyu)