PALEMBANG,HS – Derasnya isu yang beredar mengenai soal suara volume azan di Media Sosial (Medsos) pun langsung ditanggapi cepat oleh kantor wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Kemenag Sumsel pun langsung mengumpulkan Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PW NU, dan Muhammadiyah Sumsel di kantor Kemenag Sumsel, Jumat (31/8).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Umum MUI Sumsel, Ayik Farid mengatakan,  Surat Edaran (SE) mengenai Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, Musala harus dikaji dan disesuaikan ulang karena isi dari surat tersebut harus disesuaikan dengan suatu tempat wilayah.
“Kita meminta SE itu harus ditinjau ulang kembali. Karena SE ini harus disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal. Misalnya seperti di Papua kan mayoritasnya non muslim sedangkan di Palembang jika sampai azan salat Subuh dari jam 04.00 WIB tidak masalah,” kata Ayid.
Hal senada juga diungkapkan, Rois Syuriah PWNU Sumsel, KH Dimyati Dahlan mengatakan, SE tersebut tidak jelas dan tidak ada dasar hukum. Pihaknya menolak keras dan meminta agar SE tersebut dibatalkan
“Dari dasar hukum SE segi dasarnya tidak jelas. Kalau pembatasan – pembatasan itu akan tidak mengerti maknanya. Selain itu, hal itu juga tidak mendidik kepada generasi bangsa,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumsel, Ridwan Hayatuddin menambahkan, SE itu pemerintah tidak bisa mengintervensi. Misalnya, SE itu hanya bisa berlaku di dalam suatu kementrian saja.
“Karena SE yang disebarkan itu hanya bisa berlaku di dalam struktur pemerintahan saja seperti dalam suatu kementrian,” ujarnya.
Sementra itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sumsel, H. M. Alfajri Zabidi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan langsung perihal hasil rapat bersama Ormas di Sumsel ini  kepada Kemenag pusat.
“Kami akan sampaikan hasil dari rapat ini kepada Kemenag Pusat poin-poin yang sudah disampaikan Ormas ini kepada kami,” kata Alfajri.
Bahwa pengeras suara di Masjid, Langgar dan Mushalla sesuai SE pengeras suara di maksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan dalam masjid, langgar dan mushalla seperti azan, iqomah, doa, takbir, pembacaan ayat Al Qur’an, pengajian dan lain – lain.
Selain itu, tuntunan penggunaan pengeras suara ada beberapa hal, yakni pengeras suara luar digunakan untuk azan sebagai penanda waktu sholat, pengeras suara dalam digunakan untuk doa dengan syarat tidak meninggikan suara dan mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara.
“Waktu sholat subuh, sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit, sebelum waktunya,” katanya.
Lalu, pembacaan Al Qur’an hanya menggunakan pengeras suara keluar. Azan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar, sholat subuh, kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja.
Sementara untuk waktu sholat Ashar, Magrib dan Isya yakni lima menit sebelum azan dianjurkan membaca Al Qur’an, Azan dengan pengeras suara keluar dan kedalam dan sesudah azan hanya menggunakan pengeras suara ke dalam.
“Untuk waktu sholat Dzuhur dan Jumat 5 menit menjelang Dzuhur dan 15 menit menjelang waktu Jumat, diisi dengan bacaan Alzl-Qur’an yang ditujukan ke luar, demikian juga azan. Sedangkan doa, sholat, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam,” tuturnya.
Mengenai waktu takbir, tarhim dan Ramadan, seperti takbir Idul Fitri atau Idul Adha dengan pengeras suara keluar. Tarhim doa dengan pengeras suara ke dalam dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara. Saat Ramadan siang dan malam hari bacaan Al-Qur’an menggubakan pengeras suara ke dalam.
“Waktu upacara hari besar Islam dan pengajian, tabligh hanya menggunakan pengeras suara ke dalam kecuali pengunjung atau jamaahnya meluber keluar,” jelasnya.
Sementara itu terkait yang menggunakan pengeras suara seperti muadzin, pembaca Al-Qur’an, Imam Salat dan lain-lain menurit Fajri hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak didengar, tidak cemplang dan sumbang.
“Nah jika ditemukan hal-hal yang tak sesuai dengan atura tersebut maka boleh laporkan ke Kemenag Sumsel. Nanti akan kita fasilitasi hal tersebut,” tutupnya