Palembang – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan HM Romahurmuziy atau akarap disapa Romi itu menyatakan di mata pemerintah, rekan-rekan partai politik dan tokoh masyarakat hanya ada satu PPP.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), HM Romahurmuziy menyampaikan hal itu ketika membuka musyawarah wilayah VIII PPP Sumatera Selatan saat ditanya adanya muswil PPP lainnya di Palembang, Senin.
ketua-umum-partai-persatuan-pembangunan-ppp-versi-muktamar-surabaya-_150312192034-131

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangangun (PPP) M. Romahurmuziy

Menurut dia, dalam organisasi itu sudah ada tata aturan, tata kelola kalau kemudian yang bersangkutan berada di luar garis tata kelola organisasi dia bukan PPP, karena bagi kami seluruh komponen PPP sudah tidak ada lagi dualisme.

Ia mengatakan, di mata pemerintah, rekan-rekan partai politik, dan tokoh masyarakat hanya ada satu PPP, kalau kemudian masih ada tinggal satu, dua orang saja masih terus mempertahankan pandangannya barangkali mau membuat partai sendiri.

“Saya tidak pernah berhenti mengajak mereka untuk bergabung, tetapi kalau memang tidak bisa seperti saya katakan wajib saya mengajak, kalau tetap tidak mau biarkan, karena itu jumlanya hanya 0,0001 persen dari komponen PPP yang ada,” katanya.

Ia menyatakan, mereka tidak pernah aktif dan mempenjuangkan PPP, hari ini tiba-tiba mengancau PPP bagi saya ini adalah sebuah pemberontakan hukumnya tegas, “habisi”.

“Habisi” itu mereka tidak akan duduk di dalam kepengurusan manapun, sebagai kader silahkan, karena dalam kepemimpinan yang saya jalani sekarang tidak akan memberhentikan kader-kader dari keanggotaan, ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya sebagai pengurus, karena panutan dan itu adalah pemimpin maka harus kader-kader teruji, mereka tidak lolos ujian.

Pada kesempatan itu pula ia menyatakan, kalau PPP menargetkan masuk tiga besar pada pemilu 2019, karena sudah melakukan konsolidasi.

Sekarang ini musyawarah wilayah yang dilakukan Juli sampai Agustus 2016 dan dilanjutkan pada September, Oktober dan November 2016 melakukan musyawarah cabang untuk pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota yang baru, katanya.