Komisi IX DPR Minta BPOM Bentuk Tim Satgas
PALEMBANG,HS – Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Balai Besar Pangan, Obat dan Makanan (BPOM) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (25/5) pukul 09.00 WIB. Dalam Kunker ini Komisi IX meminta kepada BPOM untuk meningkatkan kinerjanya agar peredaran pangan berformalin diturunkan.
“Berdasarkan data dari BPOM peredaran pangan tahu dan mie berformalin tahun ini mencapai 20, 28 persen. Angka itu masih tinggi. Maka dari itu, kami meminta kepada BPOM untuk meningkatkan kinerjanya agar peredaran pangan berformalin diturunkan,” kata Ketua Tim Kunker DPR RI Komisi IX, Pius Lustrilanang.
Ia menjelaskan, pihaknya memantau peredaran makanan di kota Palembang. Saat sidak di Pasar KM 5, pihaknya masih banyak menemukan pangan yang masih mengandung boraks, formalin, dan rodamin.
“Kami ingin tahu pengawasan BPOM Palembang ini seperto apa Karena masih banyak ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.
Meskipun demikian, pihaknya mengakui masih minimnya pengawasan Balai BPOM Palembang itu dikarenakan SDM yang belum lengkap.
“SDM disini tidak bisa mengcover semua masalah. Karena kita melihat problemnya ternyata SDM nya tidak mencukupinya karena hanya 72 orang untuk mengcover 17 kabupaten/kota. Selain itu, 3 pejabat eselon 3 masih kosong. Kita berharap BPOM Pusat bisa memberikan solusi SDM yang belum lengkap disini,” jelasnya.
Maka dari itu, pihaknua menghimbau agar BPOM terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau peredaran makanan.
“BPOM harus meningkatkan kinerjanya. Jangan bekerja sendiri. Bila perlu bentuk tim satgas, gabungan Balai BPOM dengan Dinkes, Dinas Perdagangan dan Polisi. Lakukan pemantauan secara rutin agar masyarakat terhindar dari makanan yang tidak sehat,” harapnya.
Sementara itu Kepala Balai BPOM Dra Dewi Prawitasari Apt Mkes mengatakan, pada bulan ramadan pihaknya terus melakukan pengawasan pasar beduk dan pasar tradisional.
Menurutnya, Penggunaan bahan berbahaya di pasar tradisonal masih ditemukan dengan 21,18 persen, angka ini menurun dari tahun lalu 23,21 persen. Untuk pengawasan di pasar beduk penggunaan bahan berbahaya mencapai 37,05 persen 2017 angka ini tinggi melebihi nasional.
“Tahun 2018 ini kami sudah melakukan penindakan kepada 4 produksi tahu dan mie, peredaran tahu dan mie berformalin pada 2018 ini diangka 20, 28 persen. Mungkin karena 4 produsennya sudah digulung. Kami akan terus melakukan penindakan pabrik tahu dan mie,” paparnya
Untuk menurunkan persentase peredaran pangan berformalin, pihaknya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. “Bertahun-tahun pengguaan formalin ini masih tinggi. Tahun ini kami dan Dinkes melakukan pembinaan imtek untuk produsen pempek dan kemplang.Pempek tidak ada yang berformalin. Untuk produsen tahu dan mie ini mereka tidak jera. Sudah dihukum dan tidak jera. Setelah keluar mereka buat lagi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Dewi, salah satu cara menurunkan penggunaan formalin pada tahu dan mie adalah dengan menanbahkan zat pemahit pada formalin. “Ada satu produsen formalin, yang memberikan zat pemahit.Sudah kewajiban produsen formalin menambahkan zat pemahit, agar formalin tidak lagi dicampurkan ke makanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy mengatakan, tupoksi Dinkes adalah melakukan pembinaan. Pembinaan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Kemudian dinkes kabupaten/kota melakukan pembinaan di puskemas.
“Kendalanya adalah penganggaran, karena ada dinkes kabupaten/kota ada yang tidak ada anggaran.Kita berharap formalin dan borak tidak mudah didapat,” tutupnya
