PALEMBANG,HS – Komisi Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) RI mempertanyakan SMA Taruna Indonesia yang di branding sebagai sekolah semi militer. Karena serapan lulusan sekolah itu yang diterima di Akademi Militer (Akmil) atau Akademi Polisi (Akpol) tidak ada sama sekali.
“Ya kita pertanyakan branding sebagai sekolah semi militer. Saya datang dan minta ke pihak sekolah berapa serapan yang diterima di akmil atau akpol. Ternyata tidak ada untuk tahun lalu, hanya diterima secaba saja. Padahal pendaftarnya banyak dari kabupaten, bahkan provinsi lain,” kata Komisioner KPAI RI, Retno Listyarti, saat melihat langsung kondisi SMA Taruna Indonesa, Rabu (17/7/2018).
Ia menerangkan, pihaknya juga menemukan fakta kondisi sekolah yang tidak layak untuk ukuran sekolah asrama. Tidak ada cahaya yang memadai di setiap ruangan, sehingga menyebabkan lingkungan sekolah memprihatinkan.
“Saya cek sekolah, lalu ke asrama, tempat makan. Di sana tidak ada jendela jadi cahaya tidak ada sama sekali. Pengawasan kurang juga dari Disdik, sehingga sekolah ini tidak memadai untuk menjadi sekolah asrama. Kamar untuk siswa juga tidak layak, 1 ruangan. Ada 20 orang sampai 25 orang,” jelasnya
Retno menyarankan, perlu ada yayasan untuk mengaudit tidak hanya soal kelayakan sekolah, tetapi tentang keuangan sekolah semi militer itu. Karena orang tua siswa mengeluarkan uang tidak sedikit untuk membayar biaya masuk ke sekolah ini.
“Untuk pendaftaran dikenakan biaya Rp22 juta. Tiap semester dibebankan Rp3 juta. Perbulan Rp1,5 juta. Saya juga akan rekomendasikan hasil pengecekan ini ke Kemendikbud. Perlu upaya evaluasi terkait sekolah-sekolah berbasis semi militer,” jelasnya
Ia menilai, kalaupun ada pelibatan tentara dalam kegiatan sekolah, harus mendapat surat resmi penugasan.
“Saya ke sekolah, katanya ada pendampingan dari TNI, adakah surat tugasnya. Ada nggak long march 14 kilometer masuk dalam agenda. Panitianya siapa, penanggung jawabnya siapa, pembinaanya siapa. Pengawasan dari dinasnya dan pemprov seperti apa. Sekolah ini akan habis izinnya Oktober. Jadi harus benar, seluruh diperiksa termasuk keuangannya harus di audit,” tegasnya
Kegiatan long march sejauh 14 kilometer itu, sambungnya, sangat berbahaya. Apa lagi para siswa baru lulusan SMP yang belum tentu memiliki kekuatan fisik yang sama. Aturan latihan fisik juga ada aturan mainnya.
“Sit up dan push up itu harus ada caranya, long march ada aturannya. TNI ataupun Polisi bahkan harus pendidikan dulu tiga bulan baru long march, tidak serta merta disuruh jalan 14 kilometer,” tuturnya
Ia melanjutkan, kegiatan long march yang dilakukan sekolah Taruna Indonesia dari daerah Talang Jambe ke sekolah yang terletak di kawasan Sukabangun, sejatinya tidak ada di dalam agenda, bahkan acara tersebut dilakukan usai penutupan acara.
“Kami akan pelajari dokumen. Tidak ada long march di dalam agenda setelah penutupan acara. Anak itu tidak mungkin tiba-tiba meninggal pasti ada penyebabnya. Saya dorong evaluasi total dan evaluasi prasarana. Jika terbukti, sekolah harus ditarik izinnya. Nanti dinas akan bertanggung jawab terhadap siswa, jika sekolah tersebut ditarik izinnya. Kalau sepintas kita punya catatan, akan kami tembuskan ke Kemendikbud dan Presiden,” pungkasnya
Sebelum meninjau SMA Taruna Indonesia, terlebih dulu Retno menjenguk korban kedua, atas nama WK (14) yang menjadi korban kekerasan dalam pelaksaan ospek di SMA Taruna Indonesia Palembang. Korban WK hingga Hari ini masih belum sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang.
Ia baru mengetahui jika ada korban lain, saat mendarat di Palembang untuk pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel dan mengecek sekolah Taruna Indonesia tersebut.
“Saya tidak tahu kalau ada yang koma. Saya baru dapat kabar kalau ada korban kedua yang koma di rumah sakit saat sampai di Palembang,” tutupnya