PALEMBANG,HS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingatakan perusahan air minum di provinsi Sumsel, segera melunasi pajak air minum yang menunggak, padahal sebagai wajib pajak seharusnya perusahan air minum taat demi optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintergrasi progam optimalisasi Pendapatan daerah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sebagai Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sumatera Selatan digelar  di ruang aula Bapenda Provinsi Sumsel, Kamis (6/12/2018). Rapat ini dihadiri seluruh kepala UPTB Bapenda Sumsel, Dirut PDAM dan perusahaan air minum swasta se Sumsel.

Ketua tim Korsupgah KPK RI, Adlinsyah Nasution mengatakan,  dirinya  mengumpulkan semua PDAM, karena mereka istilahnya pelangan air permukaan. Air permukaan itu sendiri adalah hak pajak daripada provinsi

“Saya ingin memastikan ada tidak mereka tunggakan. Kedua, saya ingin memastikan berapa sebenarnya yang mereka bayar, ini belum selesai besok lanjut lagi. Dengan catatan mereka bawa semua, lihat datanya dan yang mereka bayar sama tidak angkanya, kurang atau lebih angkanya itu yang mau dicek,” ujarnya.

Ia menjelaskan,  pihaknya tidak bicara target, karena berapa yang pemakai ya bayar, ini yang mau kita pastikan. Besok mereka harus bawa data, pastikan berapa yang mereka setor dengan yang pakai.

“Caranya berapa yang dikeluarkan yang akan jadi perbandingan acuannya. Kalau kurang ya mereka harus bayar, kita mau memastikan semuanya, KPK mau bantu optimalisasi daerah,” tegasnya.

Sementara itu,  Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumsel Neng Muhaibah menambahkan, pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapat pajak daerah, karena diperkirakan masih banyak yang belum menyetor pajaknya.

“Mereka ditemukan dengan KPK, untuk dilunasi 2017 dan 2018 bearti 2 tahun. Kita lihat diakhir Desember akan kelihatan, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa suplus pendapatan di 2018,” katanya.

Neng mengungkapkan,  kalau sudah sekali dilakukan seperti ini, mungkin takut dan Kedepan mereka akan taat.

“Kita tidak menargetkan, tergantung berapa pengambilan airnya, seberapa banyak pengambilan airnya ya mereka harus setor,” pungkasnya

Lanjutnya, Untuk penunggakan sendiri, KPK sudah ditekankan tadi harus dibayar.

“Untuk nominalnya, kita tidak tahu karena beda-beda. Besok juga akan kita lanjutkan lagi untuk lebih tau kejelasanya,” tutupnya