Suasana pertemuan antara masyarakat dengan Komisi III DPRD PALI.

PALI, HS – Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Selasa (7/2) mendatangi kantor DPRD Kabupaten PALI. Mempertanyakan status beberapa wilayah kawasan kehutanan yang ada di Bumi Serepat Serasan.

Edi Soeprianto Oemar, Ketua Lembaga Gerakan Peduli Lingkungan (LGPL) Kabupaten PALI menerangkan bahwa dirinya dan beberapa tokoh masyarakat yang datang ke DPRD PALI ingin meminta kejelasan dengan pemerintah daerah soal yang mana kawasan hutan-hutan produksi serta status hukumnya saat ini.

“Kita meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan status hukum kawasan hutan di Kabupaten PALI. Kemudian, jenis hutan produksi seperti apa, apakah Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Tetap (HPT) atau Hutan Produksi terbatas. Kalau untuk Hutan Produksi terbatas hanya ada di kereng, Jika ditetap menjadi HPT maka dasarnya apa. Ini yang ingin kami tanyakan kepada pihak pemerintah,” jelas Edi usai menggelar pertemuan dengan komisi III DPRD PALI.

Edi juga menjelaskan bahwa hutan produksi merupakan hutan peralihan dari hutan marga kemudian dipindahkan statusnya karena dikuasai negara menjadi hutan produksi.

“Ketika masih dikatakan hutan marga, maka masyarakat bisa mengelolah kawasan hutan tersebut. Namun saat ini kan kondisinya berbeda. Banyak masyarakat yang mengusahakan tanahnya kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi malah ditangkap dijadikan tersangka karena diduga merusak kawasan hutan produksi,” jelasnya.

Dari kejadian itu, Edi menyayangkan hal itu bisa terjadi.

“Jadi warga ketika ingin berkebun menjadi tidak enak dan tidak nyaman. Ada satu kasus, ketika masyarakat membeli tanah kemudian malah dijadikan kawasan kehutanan, ini kan membuat warga menjadi tidak nyaman,” sambungnya.

Kendati soal penetapan kawasan kehutanan menjadi kebijakan dari kementerian, namun Edi mengatakan masih ada peran dari Pemerintah Daerah.

“Penetapan menjadi kawasan hutan tentunya dalam hal inventarisasi, dimulai dari pemkab PALI, kemudian pemerintah provinsi, baru ke kementerian. Ya kita minta, rakyat diberi wewenang dalam mengelola kawasan hutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Drs Soemaejono, anggota DPRD PALI Komisi III didampingi Iip Fitriansyah dan Mulyadi mengatakan pihaknya saat ini hanya bisa menampung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat.

Kedepan, dalam waktu dua atau tiga hari ini pihaknya akan mempertemukan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Kita di sini hanya memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi Edi dan kawan-kawan. Ke depan akan kita tanyakan ke Pemkab PALI soal status hukum kawasan hutan yang dipertanyakan. Agar tidak menimbulkan konflik sosial antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan,” tukasnya. (MAN)