Ilustrasi demo

PALI, HS –  Puluhan masyarakat Desa Tempirai Barat, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI kembali mendesak ganti rugi kepada PT Proteksindo Utama Mulya (PUM) pasca kebakaran yang menimpa 92 hektar kebun milik warga setempat yang terjadi pada 23 Oktober 2015 silam.

Desakan tersebut terlihat saat puluhan masyarakat bersama PT PUM kembali mengadakan pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten PALI untuk membahas ganti rugi yang telah 16 bulan seolah dibiarkan.

Ardianto warga Desa Tempirai Barat meminta pihak perusahaan untuk segera merealisasikan pembayaran tali asih kepada masyarakat.

“Sudah 16 bulan pasca terjadinya kebakaran, tidak ada satu rupiahpun dibayar. Dan sudah ada puluhan kali pertemuan namun tetap tidak ada hasilnya. Kami minta, Pemda tegas kepada perusahaan tersebut untuk segera merealisasikan pembayaran ganti rugi,” tegasnya saat dibincangi usai pertemuan, Kamis (2/2).

Sebelumnya, lanjut Ardianto pernah diadakan pertemuan antara pihaknya dengan PT PUM pada 10 Agustus 2016 lalu di Kantor Bupati PALI, namun hingga sekarang hasil pertemuan tersebut belum ada tindak lanjut dari perusahaan.

“Dari kesepakatan pada 10 Agustus 2016 lalu, ganti rugi sebesar Rp 15 Juta per hektare. Namun, hingga detik ini belum ada realisasinya,” sambungnya.

Kemudian, Pemda PALI juga akan melayangkan SP3 ke PT. apabila permintaan masyarakat tidak terealisasi.

“Katanya akan di SP3, namun kami pertanyakan SP3 tersebut. Apalah perusahaan dicabut izinnya, atau seperti apa. Karena yang pastinya kami cuma minta janji dari PT PUM segera direalisasikan,” tukasnya.

Sementara itu, Saiful Public and Relation (PR) PT PUM tidak bisa memberikan keputusan soal permintaan masyarakat tersebut. Dirinya akan menampung terlebih dahulu dan melaporkan ke pihak manajemen.

“Dari awal kejadian, sudah ada pembicaraan dengan masyarakat soal ganti rugi, namun karena pada saat itu kondisi keuangan kurang bagus sehingga sampai hari ini belum dibayar. Lagi pula, kita disini hanya bisa menampung apapun permintaan masyarakat, karena keputusan kembali ke manajemen,” ucap Saiful.

Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PALI, Asrohi SSos MH mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi antara perusahaan dan masyarakat. Karena, sejauh ini adanya pergantian manajemen di tubuh PT PUM.

“Inikan menindak lanjuti pertemuan antara masyarakat dan manajemen PT PUM yang baru. Terkait ganti rugi,” terang Asrohi.

Mantan Camat Talang Ubi ini juga mengatakan pihaknya memberi waktu 14 hari kepada PT PUM untuk menyelesaikan soal ganti rugi tersebut.

“Soal ganti rugi 15 juta perhektare itu saya rasa pas, karena belum beli bibit, belum lagi perawatan. Kita beri waktu 14 hari terhitung hari ini, untuk kepada PT PUM untuk menerima jawaban terkait permintaan masyarakat tersebut,” tukasnya. (MAN)