Mat Suron dan isteri.

Mat Suron dan isteri.

PRABUMULIH, HS  – Mat Suron, salah satu calon anggota DPRD Muaraenim tahun 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan (dapil) III, yakni Kecamatan Gelumbang, Lembak, Muara Belida, Belida Darat, Kelekar, serta Sungai Rotan, hingga saat ini masih menunggu kepastian hukum dan ingin agar kasus yang pernah diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) diangkat kembali.

Mat Suron mengatakan, pada Pemilu legislatif tahun 2014 lalu, ia memiliki suara terbanyak kedua di dapilnya. Seiring waktu, perkembangan Kabupaten Muaraenim yang melepaskan wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi kabupaten baru sudah tentu membawa konsekuensi terhadap para legislatif yang duduk sekarang.

“Ini karena para anggota DPRD Muaraenim yang berasal dari PALI pindah menjadi anggota DPRD PALI. Inilah yang membuat para calon legislatif yang pernah mengajukan tuntutan di Mahkamah Konstitusi tentu berharap adanya kepastian hukum terhadap gugatan yang mereka ajukan,” ujar Mat Suron kepada Haluan Sumatera, Minggu (25/9).

Keinginan Mat Suron yang juga mantan Kades Pinang Banjar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim ini untuk mengangkat kembali permasalahan yang pernah diajukannya kepada MK karena Mat Suron pernah bertemu dengan orang yang sama permasalahan denganya yaitu kader Partai Hanura bernama Zulharman.

Zulharman mempermasalahankan tentang pengisian anggota DPRD Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran yang mana sidang pendahuluan tanggal 26 Januari 2015 dan sidang terakhir 09 April 2015.

“Sampai sekarang keputusan yang akan diberikan belum ada sama sekali,” ujarnya.

Mat Suron menjelaskan, ia penasehat hukumnya, Rafli Harun akan mempertanyakan hal tersebut ke MK.

“Menurut Rafli Harun, KPU salah menafsirkan Undang-undang Pemilihan Legislatif tersebut. Apabila sudah ada kepastian hukum dengan terbitnya surat dari Mahkamah Konstitusi tentang diterimanya gugatan yang diajukannya, maka kami tidak akan lagi mempertanyakan hal ini,” ujar Suron.

Masih menurut Mat Suron, hasil penataan ulang yang dilakukan oleh KPU untuk wilayah Muaraenim memang masih meninggalkan permasalahan bagi para calon legislatif yang pernah mengajukan gugatan kepada MK.

Di akhir perbincangan, Mat Suron mengatakan tidak mempermasalahkan tentang apapun hasil yang dikeluarkan oleh MK. Ia mengaku akan legowo menerima apapun keputusan MK.

“Namun kelogowoan ini seharusnya diimbangi dengan terbitnya surat keputusan dari MK agar kami tidak lagi berharap dan kami juga membawa permasalahan perkara kami  ini ke MK adalah untuk mencari keadilan. Kalau keadilan itu sendiri tidak adil maka mau kemana lagi kami akan mengadu.”

“Jadi harapan kami kepada MK agar dapat memutuskan permasalahan perkara  kami ini seadil-adilnya agar kami puas tidak lagi menunggu karena kami sudah menunggu lebih dari setahun,” pungkas Suron di kediamannya. (IRS)