Hal tersebut diungkapkan Tjahjo Koemolo saat kuliah umum di Graha Sriwijaya Unsri Bukit, Sabtu (31/3/2018).
Ia mengatakan, 72 tahun Indonesia merdeka. Tapi masih ada oknum yang mau mengubah Pancasila dan UU.
“Ini bukan tanggung jawab TNI dan polisi tapi kita semua. Pemda harus memonitor. Apalagi ada 600 WNI yang pulang dari Suriah kembali ke Indonesia. Mereka harus dimonitor, karena sudah dicuci otak. Selain itu, ada ratusan WNA yang masuk ke Indonesia melalui jalur tikus. Sebagai contoh di Kepri ada 530 jalur tikus. Kedatangan WNA harus diantisipasi. Sumsel juga harus mengantisipasi karena juga target teroris,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di indonesia ada 370 ribu lebih ormas baik ditingkat nasional, provinsi dan kabuap5en/kota.
“Silahkan dibentuk ormas agama atau alumnis. Tapi sebagai ormas harus mengakui Panvasila tidak boleh mengubah Pancasila dan memecah NKRI. Karena ormas yang menyimpang akan kami dibekukan dan dihapuskan. Jangan berkedok dengan dakwah tapi ingin mengubah ideologi bangsa. Bukan kita tidak anti ormas tapi ajarannya. Ini tantangan kita yang pertama,” pungkasnya
Tantangan kedua, lanjutnya adalah masalah narkoba. Karena 53 orang rata-rata meninggal setiap hari karena narkoba. Pihaknya mengapresiasi kerja BNN, TNI dan Polri.
“Masalah narkoba ini sudah menjadi ancaman bangsa,” pungkasnya
Tantang bangsa Indonesia yang ketiga sambung Tjahjo adalah ketiga masalah korupsi. Kasus korupsi dimulai saat perencaaan anggaran.
“Yang terlibat korupsi paling banyak adalah anggaran bansos, retribusi pajak, dana hiba, pengadaan barang dan jasa ini rawan korupsi. Fokus areanya adalah penguatan perencaan anggaran. Berarti inspektorat itu antara ada dan tiada atau tidak melaksanakan perannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, masalah keempat bangsa Indonesia adalah ada ketimpangan sosial. Misalnya kematiam ibu dan anak masih tinggi, angka penderita kanker serviks masih tinggi.
“Selain itu, masalah perizinan masih menjadi fokus kami. Perda yang dibatalkan Mendgri 3000 lebih, bahkan masih ada 1000 Perda yang menghambat investasi. Saya minta kerelaan kepala daerah untuk mempermudah memberikan perizinan kepada investor. Perizinan di pusat kita harapkan satu hari selesai bahkan hitungan jam. Izin -izin di pemda juga harus hitungan jam,” ungkapnya.
Menurutnya, fokus pemerintahan saat ini adalah percepatan ekonomi, birokrasi, percepatan pelayanan dan peningkatan SDM.
