PALEMBANG,HS – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyoroti tiga persoalan transportasi di Sumsel yakni soal Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA),  kedua soal LRT dan ketiga soal larangan angkutan batubara melintasi jalan umum.
Hal tersebut diungkapkan Budi Karya Sumadi saat konfrensi pers di Hotel Santika, Sabtu (24/11/2018).
Ia mengatakan, dirinya  ingin kinerja transportasi di Sumsel mengalami peningkatan.  Dari diskusi tadi bersama seluruh pihak terkait,  ada tiga hal yang disoroti.  Pertama soal Pelabuhan TAA,  kedua mempercepat kapasitas LRT dan ketiga mengenai harapan masyarakat agar angkutan batubara tidak melintasi jalan umum.
“Berkiatan dengan Pelabuhan TAA kita melihat kapasitas di pelabuhan TAA belum maksimal.  Padahal ada potensi angkutan barang dari Palembang ke Bangka dan Belitung.  Kami mengkoordinasi agar fungsi pelabuham dibuat dua jenis. Yakni penumpang  ditambah angkutan barang atau roro dari TAA ke Babel. Saya minta waktu dua minggu dengan Dishub Sumsel,  Dirjen Laut,  Dirjen Darat untuk berkoordinasi, ” ujarnya
Ia menerangkan,  persoalan kedua adalah LRT.
“Kita butuh LRT saat Asian Games agar  dioperasikan.  Namun sampai saat ini  kita masih melakukan kontruksi di beberapa tempat.  Kecepatan,  jarak waktu, kapasitas belum maksimal. Dalam waktu dekat akan datang  2 kereta lagi,” katanya.
“Harusnya waktu tempuh dari Bandara ke Jakabaring 42 menit.  Waktu operasi harusnya dari jam 5 subuh hingga jam 10 malam,” pungkasnya
Dia menuturkan,  pihaknya sudah menyampaikan ke Dishub untuk melihat fider maksimal mengurangi kompetisi sejajar dengan LRT.  Fider fider itu tegak lurus dengan fungsi LRT.
“Ini jadi angkutan jangkar utama dari bandara sampai ke Jakabaring.  Sedangkan yang lain menjadi fider. Lebih cepat,  waktu operasional lebih panjang.  Saya mintak waktu dua minggu, Dishub,  INKA,  Waskita,  dan KAI untuk menyelesaikan masalah tersebut.Ada 6 parameter untuk meningkatkan okupansi LRT yakni highway,  kecepatan,  jarak tempuh,  titik berhenti,  fider dan kompetisi dengan angkutan lain,” paparnya.
Terkait pembatasan angkutan batubara di jalan umum,  Budi mengapresiasi, karena banyak masyarakat yang menyetujui.
“Masalah kecelakaan,  kecepatan dari Muara Enim ke Palembang bisa 3 jam.  Selain itu,  uang untuk memperbaiki jalan itu banyak sekali. Pemerintah sudah memberikan uang banyak untuk perbaikan jalan akibat angkutan batubara.  Kita lakukan perbaikan,  masing masing pihak harus menerima keputusan tersebut,  dengan memaksimalkan kereta api. Selain itu,  kita persilahkan gunakan jalan khusus. Perlu ada masukan- masukan dan koordinasi harus dilakukan,” tutupnya