PALEMBANG,HS – Minimnya Kolam Retensi yang ada di Kota Palembang setiap turun ujan tidak bisa terhindar lagi banjir,

Kondisi tersebut dinilai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan wajar, sebab kota pempek ini masih kekurangan kolam retensi.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel Syamsul Bahri menjelaskan, saat ini saja Kota Palembang hanya memiliki sebanyak 25 kolam retensi, namun jumlah tersebut dirasa masih belum mencukupi.

“Memang idealnya untuk Kota Palembang sendiri membutuhkan sekitar 75 kolam retensi,” ujar Syamsul,dikantornya Kamis (7/9/2017).

Lanjutnya, Akibat kekurangan kolam retensi ini sejumlah wilayah Palembang banjir saat diguyur hujan deras, Wilayah langganan banjir seperti Sekip Bendung, kawasan Kapten A Rivai, kawasan IBA, Palimo, Jalan Mayor Salim Batubara, Simpang Polda dan lainnya.

Ia juga menjelaskan, untuk 2017 ini memang tak ada pembangunan kolam retensi. Salah satu faktornya adalah karena tahun ini mengalami defisit anggaran. Meskipun begitu, tahun ini pihaknya tengah fokus melakukan pemeliharaan terhadap lima sungai yang terletak di kawasan Jakabaring Palembang.

Ia juga menambahkan, pada 2018 mendatang baru ada rencana membangun kolam retensi pada 2018. Namun, rencana yang semula akan membangun dua kolam batal dan hanya akan membangun satu kolam retensi saja.

“Kalau tahun depan hanya akan membangun satu kolam retensi di Talang Banten. Lokasi kolam yang akan dibangun tersebut berada di kawasan Plaju Palembang,” pungkasnya

Dikatakannya, untuk di Talang Banten tetap dipastikan akan dibangun karena tidak ada permasalahan terkait lahan. Sebab lahan yang akan dibangun kolam retensi itu, lahannya milik Pemerintah Provinsi Sumsel sehingga tak ada kendala.

“Pembangunan kolam retensi Talang Banten tersebut sudah melewati tahap Feasibility Study dan saat ini telah masuk dalam tahap Detail Engineering Design. Tahun ini juga DED dipastikan selesai dan 2018 nanti tinggal membangun,” jelasnya.

Selain itu, Syamsul juga menginformasikan untuk pembangunan kolam retensi yang berada di kawasan Punti Kayu bukan wewenang pihaknya, melainkan dilakukan oleh Balai Besar. Sebab pembangunannya juga menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).

“Tapi dalam hal ini kita turut membantu untuk melakukan kerja sama dengan Balai Besar. Jadi kita yang membuat DED-nya untuk kolam retensi di Punti Kayu,” tegasnya (MDN)