MMK Demo Tuntun Jokowi Mundur
PALEMBANG,HS – Ratusan masyarakat kota Palembang yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) mengadakan aksi unjuk rasa gerakan selamatkan Indonesia di Bundaran Air Mancur (BAM) Masjid Agung Palembang, menuntut kepemimpinan Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.
Dikatakan, hari ini tepat dengan kepemimpinan 2 tahun Jokowi-JK, namun kenyataannya rakyat semakin susah. “Aksi ini dalam rangka menyikapi evaluasi 2 tahun Jokowi jadi Presiden dan juga program-programnya,” ucap Ketua MMK, Arifin Kalender saat diwawancarai, Kamis (20/10).
Seperti penggunaan kartu BPJS, lanjutnya, bukannya mempermudah malah makin menjerat masyarakat. “Mana yang katanya program kerakyatan. Sekarang mau tidak mau kita harus pakai BPJS, dulu ada KIS, namun pelayanan menggunakan KIS jauh dari harapan kita,” tambahnya.
Menurutnya, penggunaan kartu BPJS bagi masyarakat disertai berbagai ancaman. “Jika tidak punya BPJS masyarakat diancam tidak bisa menikah bahkan hingga kurungan pidana,” ujarnya.
Ketua MMK ini juga menilai, kepemimpinan Jokowi-JK lebih memihak warga asing dibandingkan pribumi. “Bukannya mau rasis, tapi ini kenyataan. Bagaimana dengan mudahnya imigran China masuk ke Indonesia semaunya saja, mereka selalu lolos baik melalui jalur udara maupun laut, dan diperparah masuknya mereka ke Indonesia tanpa dilengkapi paspor,” katanya.
Apalagi sekarang, tambahnya, tenaga kerja asing lebih mudah mencari pekerjaan di Indonesia. “Rakyat kita masih banyak yang butuh pekerjaan, berbeda dengan tenaga kerja asing, upah mereka lebih besar daripada masyarakat pribumi. Untuk apa cari pekerja dari luar jika masyarakat kita sendiri banyak yang pengangguran,” tegasnya.
Arifin juga mengatakan, apalagi sekarang ada program MEA, melalui program tersebut masyarakat asing lebih mudah masuk ke negara ini. “Jangan sampai mereka menguasai Indonesia, jika mereka sudah banyak mau dikemanakan lagi warga pribumi ini. Jokowi cuma nyusahin kito be,” tukasnya.
Hal senada juga diutarakan Evi, salah satu masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut menuturkan, program kerja sewaktu kampanye yang lalu hanya janji belaka.
“Seperti KIS, kenyataannya hrus bayar. Ketika berobat pakai KIS dan BPJS masih tidak dilayani, alasannya kamar penuh,” ucapnya.
Evi menginginkan program KIS jangan dihapuskan karena akan berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. “Belom lagi harga gas elpiji yang terus naik dan pasokannya juga sangat susah didapati, lalu harga sembako yang semakin mahal,” tandasnya.(MDN)
